Oleh Agus Suman PhD

Apa yang sebenarnya terjadi pada Krakatau Steel (KS) mencerminkan kebingungan pemerintah dalam menata kembali BUMN-BUMN. Mengingat sebagai salah satu perusahaan yang cukup sehat dan merupakan industri strategis bagi negara justru getol dimasukkan dalam kerangkeng privatisasi.

Sebenarnya sudah lebih dari delapan tahun KS masuk dalam rencana privatisasi. Tapi, sekarang isu privatisasi ini semakin menggema ketika perusahaan baja dunia, yakni Arcellor Mittal, Blue Scope Stell, Tata, Essar Steel, dan Poscho semakin tertarik dengan industri baja kita itu.

Pendapatan negara sepertinya menjadi tesis utama pemerintah dalam setiap program privatisasi BUMN. Berbagai dampak negatif lain dari privatisasi sebuah industri strategis tampaknya tidak cukup dikaji dan dicermati oleh pemerintah.

BUMN dijual kepada investor, termasuk asing. Prinsip dasarnya pemerintah tidak perlu memiliki perusahaan, tetapi tetap bisa mendapatkan nikmat dan hasil dari perusahaan itu melalui setoran pajak.

Akhirnya, sering kali yang terjadi kebijakan privatisasi BUMN dalam kenyataannya dilakukan secara membabi buta. Yang dilepas oleh pemerintah bukan hanya perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja buruk. Perusahaan BUMN dengan kinerja moncer pun ikut masuk kerangkeng privatisasi.

Bukan hanya itu, sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak juga ikut dilepas dan kemudian diambil alih oleh investor, terutama investor asing. Privatisasi KS adalah contoh konkret bahwa pemerintah ingin melepas saham-saham di BUMN yang masih mampu mencetak laba.

Memang, masuknya investor asing memiliki nilai tambah. Misalnya, dalam hal membuka akses pasar yang lebih luas dan transfer teknologi. Tetapi, dalam kasus KS, tanpa masuknya investor asing pun, perusahaan baja ini telah memiliki pasar yang sangat luas. Bahkan, KS pemain utama baja dan turunannya di pasar lokal, menguasai market share 53-69 persen untuk baja lembaran dan 30-40 persen baja batangan.

Privatisasi BUMN ternyata senantiasa kontroversial. Tidak hanya di negara berkembang, tetapi juga di negara maju. Di Jepang, misalnya, saat pemerintah mulai menjual Nippon Telegraph and Telephone (NTT) pada 1985, juga terjadi resistensi terhadap kepemilikan asing. Jepang sampai harus mengamandemen UU Perusahaan yang membatasi kepemilikan asing ketika memprivatisasikan NTT.

Kemudian di Australia, ketika penjualan 51 persen saham pemerintah di perusahaan telekomunikasi Telstra, juga menerbitkan polemik. Substansi perdebatannya pun tipikal, yakni jika Telstra tidak dimiliki pemerintah, perusahaan itu bisa seenaknya menaikkan tarif.

Di banyak negara di dunia ini, privatisasi BUMN pada dasarnya didorong dua motivasi. Pertama, keinginan menaikkan efisiensi karena buruknya kinerja sebagian BUMN. Sehingga, dengan privatisasi manajemennya terdorong untuk melakukan inovasi sehingga menjadi lebih efisien.

Tentu kondisi Krakatau Steel tidak termasuk pada titik ini dan boleh dibilang perusahaan ini tengah beranjak dari keterpurukan. Dikatakan beranjak karena sepanjang 2007 lalu KS meraup laba Rp 363 miliar dengan total penjualan 1,5 miliar dolar AS (sekitar Rp 13,8 triliun).

Tahun ini KS menargetkan laba Rp 433 miliar dengan penjualan dua miliar dolar AS. Tercatat dari 2002 hingga 2005 perusahaan berhasil membukukan laba. Tahun 2002 laba KS sebesar Rp 233,1 miliar, tahun 2003 Rp 110,6 miliar, dan pada 2005 Rp 185 miliar.

Namun, pada 2006 lalu KS terperosok. Pada tahun itu perusahaan baja terbesar di Asia Tenggara ini merugi hingga Rp 100 miliar. Setelah rugi pada 2006, tahun lalu KS berhasil memetik laba.

Pada triwulan I-2008, BUMN ini memiliki saldo kas Rp 1 triliun dengan keuntungan Rp 211 miliar. Jika digabungkan dengan anak-anak perusahaannya, laba yang diperoleh hingga akhir Maret mencapai Rp 320 miliar.

Motivasi yang kedua, privatisasi BUMN bisa dimaksudkan untuk membantu anggaran pemerintah dari tekanan defisit. Ini pernah dibuktikan oleh Inggris pada 1979. Mereka menggunakan hasil privatisasi BUMN top, seperti British Airways, British Telecom, dan British Gas untuk mengatasi krisis fiskal atau defisit anggaran .

Pemerintah harus merumuskan dulu secara detail tentang tujuan yang ingin dicapai dari melepas industri baja kita ini. Pemerintah harus jeli dan tegas dalam menentukan pilihan apakah akan go public (IPO) atau strategic sales. Yang pasti, kita tidak menginginkan berulangnya kembali seperti kasus penjualan PT Indosat.

Tentunya dengan menjual BUMN yang kondisinya bugar dan yang mempunyai nilai strategis tinggi semacam KS ini, sama saja dengan mengorbankan aset bangsa yang selama ini sangat berharga dan juga menunjukkan pudarnya kemampuan kita untuk menjaganya.

Agus Suman PhD, Pengajar Ilmu Ekonomi di Universitas Brawijaya, Malang. (Republika Online)