Krisis keuangan global kali ini telah mengubah konstelasi penguasa dunia.Amerika Serikat (AS) terpukul dibuatnya. Pada saat sama, China bersiap menyangga perekonomian dunia dengan paket stimulus fiskal sebesar USD586 miliar.

Tentu saja hal ini akan memberikan peran penting dalam proses pengambilan keputusan global. Sementara itu,Eropa bersuara lantang menginginkan perubahan lembaga keuangan global. Selain saling tuding, KTT G-20 di Washington menjadi ajang negosiasi dan tuntutan bagi terwujudnya sebuah tatanan dunia baru, khususnya terkait sistem keuangan dan perekonomian.

Konferensi Tingkat Tinggi ASEM Ketujuh di Beijing, China,menyerukan perombakan sistem finansial internasional secara menyeluruh dan efektif. Diharapkan, sudah ada rancangan awal yang akan didiskusikan dengan presiden terpilih AS, pertengahan November ini. Krisis kali ini juga kembali memunculkan berbagai usulan dan perdebatan terkait perombakan sistem keuangan global.

Eropa, misalnya, berkeinginan kuat mengembalikan dua lembaga keuangan multilateral Bretton Woods (Bank Dunia dan IMF) pada khitahnya. Dalam menapaki usia yang ke-64, baik IMF maupun Bank Dunia telah menyimpang dari mandat awal. Berbagai formula ekonomi- politik, terutama penerapan liberalisasi pasar modal yang terlalu cepat, telah mempertajam destabilisasi ekonomi dunia.

Banyak yang sepakat kinilah saat yang tepat untuk itu. Karena sejak krisis Asia (1997),wibawa Bank Dunia dan IMF telah merosot tajam. Lagipula, kritik juga berdatangan dari kubu konservatif yang selama ini menjadi sekutunya.Laporan Meltzer yang dipublikasikan Kongres AS, misalnya, memuat kritik keras atas dua lembaga ini sebagai ”penuh rahasia, suka mengancam, dan sama sekali tidak membawa dampak positif” (2003).

Lebih dari itu,banyak pula kelompok masyarakat sipil yang menganggap Bank Dunia dan IMF sebagai institusi ”purba” (jurassic institutions) yang tak mungkin direformasi lagi, terutama akibat pengaruh hegemonial AS. Boleh jadi akibat merebaknya kritik tajam sejak beberapa tahun terakhir, IMF kemudian mengajukan tuntutan yang terasa cukup adil agar para debitor swasta diwajibkan memberikan kontribusinya dalam pengurangan utang negara berkembang.

Selain itu,IMF mengusulkan agar diberlakukan penyelesaian kepailitan (insolvency) lewat sustainable debt restructuring mechanism bagi negara yang mengalami kesulitan membayar.Namun, usulan tersebut kandas oleh perlawanan dari komunitas perbankan internasional dan veto Kongres AS.

*** Krisis kali ini memperkuat keinginan adanya kontrol yang lebih ketat atas arus dana global untuk menghindari dampak destabilisasi aliran dana. Sistem yang berlaku di Malaysia sering menjadi contoh, di mana investor portofolio diharuskan menaruh deposito di Bank Sentral sebagai jaminan.

Pengikut aliran ini mengusulkan sebuah sistem pengamanan regional.Dalam kaitan ini Jepang pernah mengusulkan sebuah ”Asian Currency Funds”.Usulan yang kemudian ditolak AS, meski kemudian secara provokatif diterapkan di beberapa negara Amerika Latin lewat pembentukan Banco del Sur sebagai tandingan Bank Dunia dan IMF.

Selain itu, ada pula usulan untuk membentuk World Financial Authority (WFA), yang membiarkan berbagai lembaga regulasi global untuk tetap hidup. Mirip seperti yang diusulkan Perdana Menteri China Wen Jiabao pada KTT ASEM di Beijing,sistem keuangan global membutuhkan lebih banyak regulasi demi menjamin keamanan bersama.

Sebenarnya, keynesian global perspectiveini memperoleh dukungan cukup luas di negara berkembang, termasuk di PBB yang menjadi benteng terakhir kelompok Keynesian setelah neoliberalisme mendominasi Bank Dunia dan IMF. Terkait efektivitas, banyak yang meragukan keberhasilan kontrol dana secara global dan memilih kontrol secara nasional karena lebih mudah dan dianggap lebih berpeluang untuk berhasil.

Keberhasilan China dan India menghindari krisis keuangan 1997, diajukan sebagai bukti. Dengan kelompok keynesian, terdapat kesamaan visi, bahwa sebuah ”asian currency funds” diperlukan dan sangat mungkin untuk dilakukan. Satu hal bisa dipastikan. Tatanan baru dunia memunculkan aktor, aturan dan kelembagaan baru.

Hal ini memicu perebutan kekuasaan. Misalnya terkait kepemimpinan dalam lembaga Bretton Woods. Bank Dunia sebagai jatah AS, Eropa mendapatkan IMF. Saat ini kekuatan baru menginginkan hak suara lebih. Meski kecil, ”jatah” tersebut mulai diberikan.

Sejak tahun ini, misalnya, chief economist Bank Dunia adalah seorang warga negara China, sementara seorang warga Afrika Selatan menjadi ”bos” Komite Reformasi IMF. Sebuah posisi penentu masa depan. Sebagai anggota G-20, Indonesia diharapkan mampu berperan aktif dalam mewujudkan sebuah tatanan baru yang lebih adil dan membawa manfaat, khususnya bagi negara-negara berkembang.

Presiden SBY diberitakan membawa tiga agenda, yaitu pembahasan penyebab krisis, perumusan langkah bersama menghadapi krisis saat ini dan antisipasi krisis masa depan, serta mendapatkan kesepakatan prinsip-prinsip dasar untuk mereformasi sistem keuangan global. Indonesia yang juga diterpa krisis ekonomi dan keuangan global juga tengah berancang-ancang mencari tambahan utang (luar negeri) baru.