Menjelang 63 tahun kemerdekaan Indonesia, berbagai gelombang telah dilalui oleh perahu bangsa. Manis dan pahit perjuangan telah mewarnai kehidupan bangsa, yang tentu saja seharusnya telah mendewasakan bangsa ini di dalam menata kehidupannya, bukan saja di dalam negeri, melainkan juga eksistensinya dalam pergaulan internasional.

Era globalisasi yang telah dimulai bukan saja berpengaruh pada hubungan luar negeri bangsa ini. Namun, lebih dari itu, asumsi dasar perekonomian nasional juga sebenarnya telah semakin bergeser.

Indonesia yang memiliki basis perekonomian kerakyatan, tentunya mengalami tantangan dari paham ekonomi liberal yang berasaskan kompetisi bebas dan bersifat individu/kelompok. Era perdagangan bebas yang menjadi salah satu senjata dari ekonomi liberal, saat ini telah ada di depan mata, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasinya.

Sesungguhnya hal itu baik adanya, andai saja perekonomian bangsa telah berada pada jalur yang layak untuk berkompetisi. Namun, dengan jujur kita harus bercermin pada semakin jauhnya kemandirian bangsa. Pertumbuhan yang tinggi di pasar modal hanya dinikmati oleh sekitar 5% saja dari total penduduk.

Makro ekonomi yang membaik tetap memiliki potensi ancaman seiring dengan belum bergeraknya sektor riil yang ditandai oleh bertambahnya angka pengangguran atau berbagai sektor yang semakin kehilangan daya saing, baik di pasar domestik maupun dunia.

Beberapa bidang yang mengalami kemunduran seperti bidang pangan yang tidak lagi berada pada titik swasembada atau tidak terjangkaunya harga rumah diiringi dengan berbagai bencana alam, telah menurunkan tingkat kemakmuran masyarakat kecil yang jumlahnya mayoritas di Indonesia.

Berbagai masalah ekonomi tersebut diiringi dengan kontraksi dari masalah politik, sosial, budaya, dan keamanan. Meskipun sisi keamanan telah bertambah baik dari waktu ke waktu, politisasi dari berbagai masalah oleh elite politik juga berdampak pada timbulnya masalah sosial budaya di masyarakat Indonesia.

Tingkat pendidikan yang relatif masih rendah disertai budaya paternalistik membuat elite politik menjadi salah satu teladan dan acuan bagi kebanyakan masyarakat.

Terdapat beberapa pilar pembangunan bangsa ini yang akan menjadi kekuatan bagi peningkatan daya saing bangsa. Badan usaha yang terdiri dari BUMN, BUMD, BUMS dan koperasi adalah kekuatan dalam sistem produksi nasional.

Persaingan usaha tentunya akan memberikan efisiensi pasar termasuk bagi produsen dan diharapkan bisa memberikan benefit bagi konsumen. Namun, seiring dengan era globalisasi, maka terkadang produsen kelas dunia jauh lebih efisien dibandingkan dengan badan usaha Indonesia.

Berapa besar badan usaha nasional dengan komoditas yang potensial untuk menjadi pemain global? Berapa besar usaha-usaha informal di negeri ini yang dapat diakomodasikan dalam mekanisme pasar untuk menjadi besar? Berapa besar produksi beras saat ini dan di mana saja sumber produksi?

Pertanyaan tersebut tentunya akan timbul saat suatu kebijakan diambil. Pada saat informasi tersebut tidak tersedia, maka waktu yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan akan menimbulkan biaya sosial yang bukan saja ditanggung oleh masyarakat, melainkan juga akan mendistorsi struktur pasar bersangkutan.

Di sisi lain, masyarakat konsumen merupakan suatu kekuatan yang perlu dikelola. Mengingat bagian terbesar produk domestik bruto (PDB) berasal dari aktivitas konsumsi, kemandirian merupakan suatu isu besar. Impor barang modal yang relatif besar dan tidak terdapatnya aktivitas nilai tambah, pada akhirnya akan membawa ketergantungan konsumen Indonesia kepada produsen internasional.

Dalam mencermati berbagai permasalahan dan pelaku-pelaku yang ada, maka program utama yang harus dilakukan adalah program propasar dengan intensitas kemandirian yang lebih besar. Hal itu bertujuan memaksimalkan potensi nasional untuk dapat menjadi pemain utama di pasar domestik dan bersaing secara seimbang dengan pemain global.

Kehadiran investasi asing yang menambah kapasitas produksi di dalam negeri harus menjadi suatu prioritas, dan berbagai program untuk bisa mendatangkannya merupakan suatu keharusan.

Dengan demikian, dalam jangka pendek, sektor riil dapat berkembang; dalam jangka menengah kemandirian bangsa dapat terwujud, dan dalam jangka panjang akan muncul pemain-pemain global dari Indonesia.

Efisiensi pasar

Market efficiency dapat diartikan sebagai tingkat kinerja pasar pada kapasitas riilnya. Tujuan utama meningkatnya efisiensi pasar adalah untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing pasar domestik terutama sektor produksi dalam negeri.

Pemerintah perlu membangun aliran informasi yang terbuka dan real time dengan biaya yang semurah mungkin. Dengan demikian, para pelaku pasar dapat lebih mudah melakukan rencana investasi dan produksi, serta memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan masa sebelumnya.

Pembenahan sektor distribusi menjadi bagian dari infrastruktur pasar. Hal itu akan terkait dengan infrastruktur transportasi dan perdagangan. Tidak lupa persiapan-persiapan e-trading yang dikemas dalam national single window dalam rangka AFTA, yang juga mengikutsertakan pemerintah, perbankan, dan pelaku-pelaku ICT.

Kebijakan yang diambil adalah dari sisi insentif dan standardisasi kualitas (Standardisasi Nasional Indonesia). Tentunya koordinasi sangat diperlukan di antara Depkeu, Depdag, Depperin, dan Badan Standardisasi Nasional.

Standar kualitas yang terus meningkat, sebagai suatu syarat mendapatkan insentif tentunya akan diikuti oleh dunia usaha dengan berbagai usaha peningkatan kualitas baik produk maupun manajemen.

Permasalahan pembangunan saat ini relatif tertumpuk di sektor riil di mana hal ini terjadi karena berbagai hal yang terjadi sebelumnya. Masa transisi sejak krisis ekonomi yang terjadi pada 1997 telah membawa suatu struktur ekonomi yang bersifat informal. Hal itu merupakan salah satu penyebab belum dirasakannya efek positif pertumbuhan di sisi makro ekonomi ke dalam sektor riil.