LUPAKAN sejenak hiruk pikuk pasar finansial saat ini. Matikan dulu saluran televisi CNBC atau Bloomberg Anda karena hanya bikin pusing membayangkan ekonomi dunia yang hampir ambruk.

Khawatir sedikit boleh-boleh saja. Kita yang tak punya koleksi saham, obligasi, dan reksa dana juga boleh cemas. Setidaknya, kalau industri keuangan hancur, dana pensiun kita bisa terancam. Kalau perusahaan asuransi yang kita percaya bangkrut, terpaksa harus merogoh kantong sendiri untuk berobat.

Tapi, lupakan sejenak kecemasan itu. Kalau kita masih muda, pensiun masih jauh. Jika sudah tua, dana pensiun Anda tak akan tergerus habis dengan guncangan enam bulan terakhir ini. Kalau asuransi kita cangkok dengan unit link dan kini tekor, toh uang itu kita tanam untuk jangka panjang.

Kalau berinvestasi di saham, obligasi, dan reksa dana, memang boleh lebih ketir-ketir. Sebab, saat sedang enak-enak makan siang, tiba-tiba kekayaan bisa menguap. Tapi, mari kita alihkan prespektif berpikir kita. Untuk punya saham, setidaknya kita punya "uang lebih" Rp 10 juta untuk membuka rekening di sekuritas. Praktiknya, uang yang kita alokasikan untuk membuka rekening jauh lebih tinggi daripada itu. Untuk mengoleksi saham, Rp 100 juta - setara sekitar 50 kali gaji PNS golongan IIA- masih terlalu kecil.

Setoran awal reksa dana memang ada yang cuma Rp 500 ribu. Tapi, jarang sekali ada yang membuka reksa dana kurang dari Rp 5 juta. Kalau membeli obligasi negara ritel yang dijual Menkeu Sri Mulyani, setidaknya kita punya uang lebih Rp 5 juta. Sebelum mengoleksi portofolio, pasti kita lebih dulu punya deposito dan tabungan yang setara dengan setidaknya tiga bulan gaji.

Artinya, orang-orang yang kini khawatir portofolionya jeblok adalah yang punya uang lebih! Nah, dulu, saat investasi di pasar modal sedang menjadi primadona, banyak yang prihatin karena banyak orang berduit yang enggan berinvestasi ke sektor riil.

Orang kaya lebih suka beternak uang di portofolio yang menjanjikan keuntungan besar. Tanpa harus berurusan dengan perizinan, pungli, dan berhadapan dengan aparat pajak. Kalau berinvestasi di sektor riil, juga harus repot mengelola tenaga kerja. Bahkan, ikut mengurusi istri dan anaknya jika sakit. Repot.

Pelajaran Berharga

Tapi, guncangan di pasar modal memberi kita pelajaran berharga. Dogma bahwa uang bisa berbiak sendiri jelas menyalahi prinsip bahwa ekonomi harus ditunjang produktivitas. Jika nilai aset portofolio melejit lebih tinggi dibandingkan dengan kegiatan ekonomi itu sendiri, hanya akan menjadi gelembung yang menunggu waktu untuk pecah.

AS sudah memberikan contoh nyata. Pengangguran pun bisa mendapatkan kredit rumah. Kreditnya dibungkus rapi, dijual ke pasar. Lalu, gagal bayar. Dibungkus lagi menjadi surat utang yang lebih menarik. Tapi, meskipun lembaga pemeringkat memberikan rating AA+ sekalipun, selama kredit tidak dibayar, ya tetap tak ubahnya sebagai surat utang sampah. Itu yang menjadi racun bank-bank investasi raksasa yang kolaps.

Jadi, kalau kita punya uang, mulailah beralih ke sektor riil. Sebagian saja. Tak perlu menjual semua saham untuk beralih. Seorang teman, wartawan juga, memulai jualan makanan di salah satu perkantoran di Jakarta dengan modal awal kurang dari Rp 10 juta. Memang, belum untung besar. Tapi, dia sudah bisa mempekerjakan dua karyawan. Ekonomi bergerak. Nyata.

Anda, atau teman Anda, mungkin ada yang gagal bertanam modal di sektor riil. Bisa jadi karena belum beruntung. Tapi, masalah paling utama memang belum ada niat baik dari pemerintah untuk memperhatikan sektor riil ini.

Tanya saja bos-bos BUMN. Untuk ekspansi, mereka harus bolak-balik menyelesaikan rencana bisnisnya. Tak mudah untuk langsung disetujui menteri BUMN. Karena ekspansi butuh dana, itu mengurangi laba yang menjadi dividen untuk disetor ke APBN.

Tapi, berapa waktu untuk memberikan lampu hijau bagi BUMN menggunakan dana internalnya untuk buy back saham demi menjaga pasar modal agar tidak jeblok? Hitungan hari! Padahal, kalau buy back tidak efektif, hanya akan menguap begitu saja.

Mana adilnya? Dana asing minggat, pulang sudah merealisasikan keuntungan, kini BUMN disuruh kerja bakti mengangkat harga saham. Padahal, kalau Telkom menggunakan dananya untuk membangun jaringan Flexi di Papua, itu akan menggerakkan ekonomi di sana.

Kita berdoa semoga sepuluh langkah Presiden SBY untuk mengatasi krisis keuangan benar-benar bisa dilaksanakan. Kalau dicermati sepuluh langkah itu, pemerintah memang (seperti sedang) berupaya menggerakkan sektor riil. Misalnya, karena neraca modal tak lagi bisa menopang neraca pembayaran Indonesia, neraca perdagangan dikuatkan dengan berusaha menggenjot ekspor.

Peraturan Pemerintah No 62/2008 tentang insentif pajak penghasilan bagi usaha di sektor tertentu dan di daerah tertentu sudah diteken. Itu adalah revisi aturan lama di PP No 1/2007 yang paling ditunggu dunia usaha. Pembahasannya sangat berbelit. Tapi, entah kebetulan atau apa, PP itu diteken 6 Oktober, saat pasar modal sudah terperosok makin dalam.

Ada empat insentif pajak dalam PP itu. Jika digabungkan, pengguna fasilitas itu bisa tidak membayar pajak penghasilan hingga 5 tahun sejak investasi ditanam. Ada 23 bidang usaha dan 15 bidang di daerah tertentu yang mendapatkan insentif. Salah satu di antaranya membuka perkebunan mangga seluas 500 hektare di Jawa Timur.