Ini langkah pahit terakhir untuk penyelamatan APBN/ekonomi. Kita sepenuhnya memahami keengganan pemerintah selama ini untuk menaikkan harga BBM. Kenaikan harga BBM akan dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

Beban masyarakat sekarang ini sudah sangat berat dengan kecenderungan terus melambungnya harga kebutuhan pokok. Begitu juga dengan dunia usaha yang belum sepenuhnya pulih dari dampak kenaikan harga BBM tahun 2005.

Pemerintah menghadapi simalakama karena harga BBM dinaikkan atau tidak akan sama-sama memiliki konsekuensi politis dan dampak terhadap kesejahteraan rakyat dan ekonomi. Namun, dengan melonjaknya harga minyak, semakin lama subsidi BBM dipertahankan, akan semakin berat beban keuangan negara, sementara kredibilitas APBN sendiri juga dipertaruhkan.

Kenaikan harga BBM juga harus menjadi opsi terakhir setelah upaya efisiensi dan penghematan dilakukan. Dan jika pilihannya adalah subsidi BBM/listrik atau subsidi pangan, maka subsidi pangan harus diutamakan karena langsung menyangkut rakyat kecil.

Efisiensi di sini termasuk memotong jalur impor minyak mentah oleh Pertamina yang kelewat mahal, karena selama ini harus lewat pihak ketiga, serta menekan inefisiensi di tubuh Pertamina dan PLN, termasuk dengan menekan kebocoran dan pencurian listrik.

Membatasi konsumsi sektor pengguna BBM terbesar yang boros seperti transportasi, atau konsumsi BBM/listrik sektor nonvital juga harus dilakukan. Dituntut perubahan paradigma berpikir dan perilaku mereka yang masih menganggap negara berlimpah minyak.

Prinsipnya, semua kemungkinan harus dijajaki. Dari sisi penerimaan, juga harus ada upaya menggenjot pendapatan, termasuk pajak dari sektor yang tengah booming seperti pertambangan dan perkebunan. Jangan hanya pengusahanya yang diuntungkan. Semua harus ikut memikul beban secara proporsional. Jangan rakyat terus yang dikorbankan.

Persoalan pemilihan waktu juga menjadi sangat penting di sini. Dengan inflasi Maret yang sudah 8,2 persen (year on year), kenaikan harga BBM kemungkinan sangat riskan untuk dilakukan saat ini. Komunikasi dan sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat juga tak kalah pentingnya.

Akibat subsidi BBM membengkak, anggaran pembangunan untuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur fisik, dan pertahanan harus dikorbankan. Defisit yang terus membengkak akibat subsidi juga mengakibatkan pemerintah harus terus menambah utang.