Akhirnya pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar 28,7% pada Jumat pekan lalu. Itu berarti rentang waktu antara mengumumkan rencana kebijakan dan realisasi kebijakan sangatlah panjang untuk masalah yang sangat sensitif. Rentang waktunya hampir satu bulan, dari 2 Mei hingga 23 Mei 2008.

Dalam rentang waktu sepanjang itu, banyak hal bisa terjadi. Ketidakpastian, penimbunan dan praktik-praktik spekulan bahkan telah terjadi. Sialnya, segala sesuatunya itu tidak lain dari ekses, bukan sebab atau akibat dari kenaikan BBM itu sendiri.

Karena isu turun naiknya harga BBM berkait langsung dengan kepentingan publik, semua ekses itu pun harus ditanggung publik. Tidak banyak dari kita yang mampu menanggung semua masalah itu. Puluhan juta warga miskin dan kelompok masyarakat berpenghasilan pas-pasan sangat menderita, sebab mekanisme pasar dan ulah spekulan yang begitu kejam lagi-lagi menganiaya hidup mereka. Pemerintah, yang diharapkan bisa menolong mereka, bukan hanya powerless melainkan justru menjadi bagian atau sumber masalah.

Lengkap sudah derita rakyat? Belum tentu. Rangkaian masalah bermunculan. Dari penimbunan BBM, penimbunan komoditas kebutuhan pokok, rush atau tindakan memborong barang, antrean panjang di SPBU akibat kelangkaan BBM di banyak daerah, kenaikan harga kebutuhan pokok, kenaikan biaya transportasi publik, kenaikan biaya distribusi, maraknya demonstrasi di banyak kota sampai munculnya potensi masalah dalam program bantuan langsung tunai (BLT).

Semua itu menyebabkan kehidupan kita hari-hari ini benar-benar tidak nyaman, tidak kondusif, dan semua ketidaknyamanan ini adalah buah dari keteledoran pemerintah mengelola isu tentang urgensi kenaikan harga BBM bersubsidi, karena teledor, pemerintah layak atau memenuhi syarat untuk diposisikan sebagai sumber serta bagian dari masalah.

Teledor, karena niat baik pemerintah memastikan kenaikan harga BBM bersubsidi 2008 praktis tidak dilengkapi kalkulasi risiko atau memperhitungkan dampaknya. Akibatnya, kepastian itu malah melahirkan persoalan baru yang menyiksa begitu banyak orang. Rentang waktu yang sangat panjang dalam menunggu realisasi kenaikan harga baru BBM bersubsidi 2008 mendorong para spekulan masuk pasar, mengacak-acak pasokan dan stok beragam barang kebutuhan pokok.

Akibat penimbunan BBM dan komoditas kebutuhan pokok, sepanjang pekan lalu harga mulai merangkak naik. Nasib warga miskin jangan ditanya lagi. Para ibu rumah tangga dari keluarga berpenghasilan pas-pasan saja sudah dibuat pusing tujuh keliling.

Tidak sedikit yang panik.Mereka yang berkelebihan mulai memborong karena ada keyakinan bahwa begitu harga baru BBM bersubsidi diberlakukan, harga akan meroket lagi.

Adapun di sejumlah daerah BBM langka. Alasannya, pasokan terlambat, padahal pasokannya berkurang karena sebagian sudah diborong spekulan di tengah jalan untuk kemudian ditimbun. Alhasil, hari-hari terakhir sebelum akhirnya BBM diumumkan naik, antrean kendaraan di SPBU menjadi pemandangan di beberapa kota. Sejumlah SPBU bahkan sudah 'berani' menerapkan penjatahan.

Operator angkutan barang dan jasa, termasuk angkutan umum penumpang, sudah berani menaikkan tarif.

Kenaikan harga barang menjadi tidak terhindarkan, karena naiknya biaya distribusi. Kendati belum merata, kecenderungan sudah dirasakan dibanyak daerah, termasuk di Jakarta dan Jawa Tengah.

Demonstrasi antikenaikan harga BBM bersubsidi berlangsung dimana-mana. Tidak jarang menyebabkan bentrok antara demonstran dan pihak berwajib akibatnya, sejumlah kota harus mengalami gangguan ketertiban umum.

Ketidaknyamanan dan suasana ingar-bingar seperti sekarang mungkin akan berlangsung relatif lama. Selain itu, tidak sedikit kepala desa yang mulai resah oleh isu BLT. Bahkan sudah ada kepala desa yang menolak BLT. Mereka takut pendataan warga miskin di desanya tidak akurat. Pendataan yang tidak akurat akan menumbuhkan kecemburuan sosial.

Akurasi diragukan

Program BLT 2008 mestinya sudah mengantisipasi penambahan jumlah warga miskin akibat kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi tahun ini. Alokasi dana BLT untuk 19,1 juta rumah tangga miskin (RTM) diragukan akurasinya, sebab data 19,1 RTM itu muncul sebelum pemerintah menaikkan harga BBM rata-rata di atas 100% per Oktober 2005. Kinerja perekonomian yang buruk dalam beberapa tahun belakangan ini menimbulkan keyakinan bahwa jumlah RTM riil sebenarnya jauh di atas angka itu. Asumsi ini didukung oleh fakta kenaikan harga kebutuhan pokok dalam setahun belakangan ini.

Ketika harga BBM bersubsidi naik rata-rata 28,7%, harga barang kebutuhan pokok diperkirakan naik 15%-20%. Karena pendapatan masyarakat tetap, nilai tukar penghasilan jutaan keluarga akan anjlok.

Muncul perkiraan jumlah warga miskin akan bertambah lagi 15 juta jiwa lebih. Itulah rangkaian masalah akibat keteledoran pemerintah mengelola isu seputar kenaikan harga BBM bersubsidi 2008. Cara yang ditempuh pemerintah kali ini tidak lazim, yakni memastikan akan menaikkan harga BBM bersubsidi jauh sebelum jatuh tempo atau jauh sebelum harga baru diberlakukan.

Keteledoran ini menjadi santapan empuk para spekulan. Kalau mau belajar dari pengalaman, pemerintah mestinya sadar bahwa cara mengelola isu kenaikan harga BBM seperti saat ini berisiko tinggi, yakni mendorong spekulasi di pasar.

Pada masa lalu, pemerintah membiarkan saja publik berspekulasi tentang masa depan harga BBM. Pemerintah bahkan tidak mau terperangkap dalam arus spekulasi itu, apalagi memberi respons atau mewacanakannya.

Sebaliknya, ketika sudah cukup alasan untuk menaikkan harga BBM, pemerintah langsung mengumumkannya dan berlaku segera. Harga baru BBM diumumkan pada pukul 00.00, dan segera berlaku. Tak perlu sosialisasi. Dengan demikian, spekulan pun tak sempat beraksi.