Ketersediaan listrik merupakan bagian yang sangat vital dan strategis bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun tampaknya pemerintah menjadikan kebijakan tenaga listrik sebagai anak tiri.

Hal ini bisa terlihat dari krisis energi listrik dan berujung pada pemadaman bergilir yang diperkirakan akan terjadi hingga 2010. Pemadaman bergilir ini sangat memukul dunia usaha karena sangat bergantung pada pasokan listrik oleh PLN. Akibatnya, produktivitas dan daya saing dunia usaha kita menjadi terpukul.

Hantaman lebih keras dirasakan industri kecil yang tidak bisa membangun pembangkit sendiri akan mengurangi jam produksinya. Padahal, sektor industri diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi sesuai target pemerintah, yaitu sebesar 6,8%. Kenyataan krisis listrik meneriakkan bahwa cita-cita itu makin sulit tercapai.

Jika dilihat dari data maka rasio elektrifikasi (rasio antara pengguna listrik dan total jumlah penduduk) Indonesia sangat rendah, hanya separuh rumah tangga yang dialiri listrik (54%), bandingkan dengan Vietnam yang mencapai 79% atau bahkan China yang sudah mencapai 99%.

Tidak heran jika pertumbuhan ekonomi China berjalan pesat. Dari segi harga pokok penjualan listrik pun, Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi di ASEAN. Vietnam hanya mengenakan tarif sebesar USD5,2 sen per Kwh, Malaysia USD6,2 sen, sementara Indonesia mengenakan USD6,3 sen.

Dari segi konsumsi listrik per kapita pun, Indonesia tergolong rendah yaitu 400 Kwh, bandingkan dengan Filipina yang 500 Kwh,dan Malaysia 2.700 Kwh. Dilihat dari data yang ada pun tampak bahwa kebijakan listrik kita jalan di tempat dibandingkan dengan negara sekawasan.

Kita menghargai upaya yang dilakukan pemerintah seperti insentif tarif listrik dan pemindahan jam produksi. Namun hal ini juga harus diikuti pembenahan internal oleh PLN dan jangan sampai inefisiensi PLN harus ditanggung konsumen. Menurut saya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan : Pertama, audit menyeluruh mengenai kinerja dan laporan keuangan PLN.

Hasil dari audit tersebut dapat dijadikan evaluasi bagi manajemen, karena disinyalir bahwa terjadi inefisiensi dan KKN yang hebat dalam tubuh PLN.Kedua, pengalihan bahan baku pembangkit dari BBM ke batu bara dan gas. Saat ini 37% pembangkit masih menggunakan BBM.

Ketiga, menempatkan orang yang kompeten dalam bidangnya dalam jajaran manajemen PLN dan bukan karena pertimbangan politis Kita semua berharap agar krisis listrik cepat berlalu sehingga sektor industri bisa berproduksi seperti sedia kala. Ekonomi Indonesia pun akan makin berderap mendorong kesejahteraan bangsa.