oleh : Kemal Syamsudin
Direktur Eksekutif Institute for National Studies (National Institute)

Perkiraan yang pernah saya sampaikan pada kolom ini bulan Oktober 2007 lalu bahwa harga minyak dunia akan menembus level psikologis US$100 per barrel pada awal tahun 2008, terbukti menjadi kenyataan. Hari Rabu, 2 Januari lalu, akhirnya harga minyak benar-benar menembus level US$100 per barrel, di bursa minyak New York.

Krisis politik di beberapa negara utama Timur Tengah anggota OPEC serta menipisnya cadangan minyak Amerika Serikat menjadi faktor utama yang mendorong melejitnya harga minyak tersebut. Kendati kepanikan pasar segera mereda, namun harga minyak dunia hanya bergerser turun sedikit ke kisaran US$99 dolar per barrel.

Tipisnya penurunan harga minyak pasca kepanikan itu mencerminkan pelaku pasar masih belum sepenuhnya yakin terhadap kepastian lancarnya pasokan minyak dunia. Selain itu, di kalangan pelaku pasar telah berkembang level psikologis baru dalam rentangan level yang cukup lebar, yaitu 20% di atas level tertinggi yang pernah tercapai. Bila harga US$100 per barrel merupakan level tertinggi itu, berarti batas psikologis yang baru terbentuk adalah US$120 per barrel.

Lebarnya rentang psikologis baru ini tidak lepas dari ekspektasi negatif terkait dengan isu pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim. Pemanasan global yang juga terkait dengan krisis energi berbasis fosil turut mendorong kenaikan harga minyak dunia. Karena itu, perkiraan perkembangan harga minyak ke depan harus pula memperhitungkan ekspektasi tersebut. Level psikologis US$120 per barel ini merupakan ekspektasi negatif pelaku pasar di bursa minyak New York maupun London. Dalam perhitungan teknis para pelaku pasar telah dimasukkan proyeksi harga minyak berpeluang untuk terus bergerak naik hingga mencapai level US$120 dolar per barrel pada triwulan pertama atau paling lambat triwulan kedua tahun ini.

Karena itu seharusnya pemerintah dan palaku bisnis memperhitungkan faktor ekspektasi negatif ini dalam revisi perencanaan tahunan. Khusus pemerintah, karena harga minyak sangat berpengaruh terhadap kebijakan fiskal, maka penyesuaian APBN 2008 maupun kebijakan-kebijakan fiskal lainnya harus mampu mengantisipasi terjadinya harga minyak hingga di atas US$120 per barrel.

Revisi yang memperhitungkan ekspektasi negatif sulit diabaikan, mengingat naiknya harga minyak telah berpengaruh langsung pada naiknya harga-harga komoditi pangan, mulai dari minyak sawit, jagung, tebu, kedele, dan lain-lain. Kenaikan harga komoditi pangan ini tidak lepas dari isu krisis energi dan pemanasan global, sehingga dibutuhkan energi alternatif berbasiskan non fosil namun ramah lingkungan sehingga tidak memperparah kerusakan lapisan ozon maupun lingkungan secara umum.

Trend energi alternatif yang berbasiskan komoditi pangan ini menyebabkan kelangkaan pangan di masa mendatang. Sehingga isu pangan akan menjadi semakin strategis, sama pentingnya dengan isu suplai energi itu sendiri. Maka kenaikan harga komoditas pangan pun sudah pasti akan terus terjadi sejalan dengan naiknya harga sumber energi.

Korban dari semua ini adalah masyarakat umum di seluruh dunia, yang hanya bisa menjadi konsumen energi dan pangan sekaligus. Khusus untuk masyarakat Indonesia, penyediaan pangan dan energi telah menghadapi kendala klasik. Apalagi dengan musibah bencana alam yang datang beruntun dan semakin akrab dengan kehidupan keseharian masyarakat di berbagai daerah, penyediaan pangan dan energi menjadi semakin sulit sekaligus strategis.

Masalah utamanya adalah, produksi pangan utama di Indonesia, yaitu beras, sampai saat ini masih belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat. Selain itu, komoditi pangan lainnya seperti minyak goreng, gula, jagung, dan kedele juga masih belum mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri. Karenanya, sebagian kebutuhan pangan dalam negeri harus diimpor dari berbagai negara.

Pada saat yang sama berbagai bencana, terutama banjir–yang notabene akibat dari ulah masyarakat dan ketidakbecusan pemerintah sendiri–telah mengganggu dan bahkan merusak areal produksi pangan. Maka yang dikhawatirkan adalah terganggunya produksi dan suplai pangan dari dalam negeri. Padahal 22 propinsi di seluruh Indonesia yang hampir seluruhnya berada di wilayah Timur Indonesia selama ini masih tergantung pasokan beras dari 11 propinsi surplus beras.

Berbagai kondisi yang kurang menyenangkan tersebut, telah menghantarkan Bangsa dan Rakyat Indonesia memasuki tahun baru 2008. Maka tahun 2008 ini jelas bukan tahun yang ringan dan mudah untuk dilalui bersama. Dalam kondisi yang semakin berat ini, seharusnya pemerintah mampu tampil sebagai penyelamat Bangsa dan Rakyat secara menyeluruh.

Sayangnya, pemerintah masih saja sibuk dengan aksi-aksi karikatif yang tidak menyentuh langsung kehidupan dan kesengsaraan rakyatnya. Kesibukan orang-orang pemerintah sejauh ini masih hanya bermanfaat bagi citra positif pemerintah yang memang semakin sibuk bersolek menjelang musim pilkada maupun pemilu 2009.

Sumber: Bisnis Indonesia