Oleh : Dr Nyoto Santoso
Staf Pengajar Fakultas Kehutanan IPB

Sungguh ironis. 'Visit Indonesia Year 2008' yang menjadi sebuah icon reklame indah untuk menarik wisatawan mancanegara ke Indonesia yang dicanangkan pemerintah tahun 2008 ternyata menjadi bumerang.

Memasuki tahun 2008, pintu gerbang utama masuk ke Indonesia, Bandara Soekarno-Hatta kacau-balau. Ratusan penerbangan batal. Ribuan penumpang pesawat telantar.

Bandara terbesar di Indonesia itu nyaris seperti pasar tiban. Semua itu terjadi karena jalan tol dari dan ke bandara Cengkareng terendam banjir pada pekan pertama Februari ini. Entah bagaimana dalam bayangan turis yang ingin menikmati keindahan Jakarta.

Yang bisa 'dinikmati' mereka hanyalah kekacauan bandara karena banjir. Bagi turis mancanegara, tentu saja kekacauan bandara tersebut adalah sebuah pemandangan menarik yang tak akan terlupakan. Barangkali, 'Visit Indonesia Year 2008' di benak mereka berubah menjadi 'Visit Jakarta Flood 2008'.

Banjir yang menggenangi Jakarta awal Februari ini mungkin bagi Pemerintah Indonesia sudah dianggap rutin. Tapi, setelah jalan tol bandara dan sebagian bandara kebanjiran, sungguh peristiwa itu bukan biasa lagi.

Simbol-simbol utama ekonomi, bisnis, dan pariwisata Indonesia terpuruk di mata internasional. Tragisnya, keterpurukan tersebut dari tahun ke tahun seperti dibiarkan saja. Pada 2008 dampaknya mengerikan. Banjir di daerah pantai Jakarta Utara hingga jalan tol menuju bandara.

Bagaimana mungkin bisa merehabilitasi kerusakan hutan jika hutan di sekitar jalan tol yang jadi perhatian masyarakat internasional saja terus dirusak? Anehnya setelah pemerintah merusak hutan alam mangrove untuk membuat jalan tol bandara dan melihat dampaknya dalam tiga hari ini (banjir di jalan tol bandara), rupanya Jasa Marga masih terus berniat menebang hutan mangrove di kawasan itu untuk membuat tol baru dalam rangka menghindari banjir di jalan tol yang ada sekarang ini.

Gagasan ini benar-benar aneh. Sudah jelas akibat penebangan hutan mangrove terjadi banjir di tol jalan bandara, sekarang malah mau merusak hutan mangrove lagi untuk membuat jalan tol bandara baru yang bebas banjir. Ini benar-benar logika yang aneh, seperti logika orang yang ingin sembuh dari penyakit infeksi, tetapi mandi di air kotor untuk menghilangkan penyakitnya. Akibatnya, boro-boro infeksinya sembuh, tapi malah menjadi-jadi. Begitu pula seandainya jalan tol baru itu dibangun dengan jalan merusak hutan mangrove, niscaya banjirnya akan menjadi-jadi.

Bom waktu reklamasi
Dalam kondisi yang sudah prihatin terhadap nasib hutan mangrove tadi, ironisnya Pemda DKI Jakarta berencana menguruk pantai (reklamasi). Reklamasi pantai seluas 2.700 hektare itu akan dipakai untuk kawasan bisnis, perkantoran, perumahan, dan pariwisata. Kantor Menneg Lingkungan Hidup menolak keras rencana reklamasi itu. Tapi, Pemda DKI tampaknya tetap akan melanjutkan rencananya.

Kedua instansi pemerintah ini masing-masing punya alasan dan punya pegangan dalam mempersoalkan reklamasi di atas. Dengan bumper otonomi daerah (UU No 22 Tahun 1999), Pemda DKI merasa berhak melaksanakan program reklamasi tersebut. Di pihak lain, Menteri LH punya Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Hasil penilaian Komisi Amdal Pusat menyatakan bahwa proyek reklamasi tidak layak dilaksanakan. Penegasan amdal pusat itu dikuatkan lagi oleh Keputusan Menteri LH No 14 Tahun 2003 yang sekali lagi menyatakan bahwa rencana kegiatan reklamasi dan revitalisasi pantai utara Jakarta tidak layak dan tidak boleh dilanjutkan.

Tapi, apa kenyataannya? Jakarta yang banyak duit tetap mengabaikan rekomendasi kantor Menneg LH tersebut. Uang dan bisnis bisa membutakan mata siapa pun.

Membayangkan Jakarta sebagai ibu kota negeri yang punya hutan mangrove terluas di dunia (3,5 juta hektare), dalam angan-angan anak negeri, mestinya Jakarta menjadi kota yang menyimbolkan eksistensi hutan mangrove tersebut. Jika Jepang terkenal sebagai negeri tempat tumbuhnya pohon sakura terluas di dunia, Kota Tokyo pun terkenal dengan hutan-hutan pohon sakuranya yang rimbun. Pohon sakura itu tumbuh di tiap-tiap sudut dan jengkal tanah Kota Tokyo. Nisbah tersebut ternyata tidak terjadi di Jakarta sebagai ibu kota negara yang paling luas hutan mangrovenya.

Pada zaman Batavia, Jakarta sebagai simbol ibu kota 'negeri mangrove' benar-benar tergambar dalam tata kotanya. Daerah Bintaro, misalnya, yang jaraknya puluhan kilometer dari pantai utara, masih termasuk kawasan hutan mangrove. Ini terlihat dari nama Bintaro yang merupakan salah satu nama dari sekitar 30-an jenis mangrove yang tumbuh di Jakarta.

Hal yang sama terlihat pula dari nama Kampung Warakas di Jakarta Barat. Warakas adalah salah satu nama dari berjenis-jenis mangrove yang tumbuh di Batavia. Saat itu hutan mangrove benar-benar amat luas di Jakarta, mencapai puluhan ribu hektare.

Sebetulnya sampai tahun 1970-an, Pemda DKI mempunyai 1.000 hektare hutan mangrove. Cukup lumayan. Sayang, sejak booming perumahan dari 1.000 hektare hutan mangrove itu, 800 hektare di antaranya ditebang habis dan dipakai untuk membangun perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK). Yang menarik, pengembang PIK mengganti rugi 800 hektare hutan mangrove itu dengan 800 hektare tanah perkebunan di Sukabumi.

Mungkin inilah kasus penggantian tanah yang amat memilukan para pecinta lingkungan di seluruh dunia. Tragisnya lagi, dari 200 hektare hutan mangrove itu, kini tinggal 25 ha, letaknya di Muara Angke. Itu pun kondisinya sangat buruk dan penuh sampah.

Barangkali kondisi hutan mangrove di Jakarta itu menyimbolkan pula kondisi hutan mangrove di Indonesia yang kini nyaris hancur. Tinggal seperempatnya saja dari luas semula.

Hilangnya hutan mangrove (yang di zaman Batavia menjadi kebanggaan nasional) benar-benar telah menyurutkan penghasilan para nelayan di pantai utara DKI Jaya. Di samping penghasilannya makin cekak, para nelayan pun rentan terhadap bencana alam, khususnya yang datang dari laut.

Kita masih ingat pada 2002 ketika Jakarta ditelan banjir, nyaris tak ada icon penyelamat kota dari serbuan air bah. Serbuan air dari bukit-bukit yang tandus di selatan dan hantaman ombak besar dari laut di utara menjadikan Jakarta terkepung banjir.

Kondisi seperti itu niscaya tak akan terjadi jika hutan di Jakarta masih rapat dan hutan mangrovenya masih utuh. Kedua ekosistem itu akan melindungi Jakarta dari kepungan banjir.

Sebelum rencana pembabatan hutan mangrove untuk membuat jalan tol baru yang bebas banjir, sebaiknya pemerintah berpikir jauh ke depan. Kenapa yang dibabat hutan mangrove? Hutan mangrove di Jakarta jumlahnya amat sedikit, apalagi dibandingkan hutan beton. Jika yang sedikit itu mau dikorbankan lagi, renungkan bagaimana nasib anak-anak cucu kita di Jakarta.

Ikhtisar
- Banjir di tol menuju bandara merusak simbol-simbol utama ekonomi, bisnis, dan pariwisata.
- Kerusakan mangrove di Jakarta bisa menjadi malapetaka.
- Banyak sekali proyek pembangunan yang sering merusak ekosistem.

Sumber: Republika Online