Edy Purwo Saputro
Ketua Pusat Studi Otonomi Daerah di UMS Solo

Banjir kembali melanda Jakarta pada awal Februari ini dan memicu dampak makro sosial-ekonomi. Bahkan, diberitakan sejumlah pusat perniagaan terpaksa tidak dapat melakukan transaksi karena akses ke tempat-tempat pusat perniagaan terputus.

Tentunya ini memicu kerugian yang tak kecil. Selain itu, akibat banjir tersebut memicu dampak terhadap bisnis penerbangan. Ada 233 jadwal penerbangan domestik dan internasional terpaksa ditunda dan dialihkan ke bandara lain.

Bencana banjir di Jakarta yang cenderung rutin setiap tahun memicu nilai kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, penanganan pascabencana haruslah secepatnya dilakukan, baik oleh pemerintah pusat, terutama pemerintah daerah.

Tindakan cepat tanggap ini tidak lain dimaksudkan agar sektor riil yang melibatkan peran sektor informal bisa secepatnya bangkit sehingga kinerja perekonomian pascabencana bisa dilakukan. Di satu sisi hal ini tentu butuh pendanaan yang tak kecil dan di sisi lain kendala pendanaan menjadi alasan klasik di semua bentuk penanganan pascabencana. Selain itu, yang juga sangat penting yaitu bagaimana meminimalisasi peluang terjadinya bencana tahunan ini agar di kemudian hari tidak terulang lagi.

Ancaman serius
Salah satu aspek penting dari setiap kasus bencana, termasuk bencana tahunan banjir di Jakarta, adalah bantuan pendanaan bagi para korban. Bagaimana pun juga, korban banjir di Jakarta sangat beragam, terutama didominasi oleh pelaku sektor informal dan UKM. Di balik urgensi pendanaan itu, masyarakat lebih sering mendengar kasus penyimpangan pelaksanaan program dan dugaan penyelewengan bantuan.

Pada akhirnya, para korban tidak terbantu. Seperti halnya yang terjadi dalam bencana gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pemerintah dengan bantuan dari internasional menyiapkan dana triliunan rupiah untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang terkena gempa. Sayangnya, kelemahan dalam pengelolaan terus menggelayuti tubuh pemerintah.

Fakta yang ada, sejumlah dana untuk korban juga banyak yang menguap entah ke mana. Berkaca dari kasus Aceh dan bencana lain di berbagai daerah, maka rehabilitasi bencana harus bisa lebih proaktif agar berbagai kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya tidak terulang.

Sayangnya, sampai kini ternyata ada indikasi bahwa kesalahan alokasi bantuan juga muncul. Paling tidak, ini terlihat dari pemberitaan masih ada korban yang belum tersentuh bantuan. Oleh karena itu, sangatlah beralasan jika kemudian ada inisiatif dari para korban bencana mengirim berita ke berbagai media tentang belum diterimanya bantuan. Sikap proaktif ini juga diikuti oleh masyarakat luas yang berkenan memberi sumbangan secara moril atau materiil secara langsung kepada korban tanpa melalui jalur posko-posko bantuan yang memang merebak di daerah bencana, termasuk banjir yang terjadi di Jakarta kali ini.

Tanpa bermaksud berprasangka buruk bahwa keberadaan posko-posko tersebut memang di satu sisi memberi kontribusi positif, tetapi di sisi lain ada juga rumors negatif bahwa posko-posko tersebut tidak menyalurkan sumbangan secara tepat. Di balik kontroversi ini maka beralasan jika kemudian banyak masyarakat yang menyalurkan sendiri bantuannya secara langsung kepada korban.

Tindakan ini juga dilakukan sejumlah perusahaan. Ini pada dasarnya menunjukkan adanya implementasi riil atas tuntutan atau bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR). Selain publisitas, fakta menunjukkan bahwa komitmen CSR di Indonesia bukan sesuatu yang baru sebab sudah banyak pihak menyosialisasikan CSR bagi perusahaan, selain untuk menjaga nilai kontinuitas, juga membangun legitimasi sosial. Bahkan, ada yang meyakini CSR adalah bagian dari filosofis etika bisnis.

Konsistensi
Ada beberapa masalah pokok ekonomi yang harus dipecahkan secara sistematik terkait manajemen bencana bagi percepatan pemulihan sektor riil, terutama yang berbasiskan ekonomi kerakyatan/sektor informal (Sugema, 2006). Pertama, harus ada upaya mengurangi beban dunia usaha, terutama sektor informal/UKM yang berbasis ekonomi kerakyatan. Ini bukanlah perkara belas kasihan atau alasan kemanusiaan, tapi masalah riil dunia usaha.

Kedua, harus ada skema riil untuk memudahkan dunia usaha terutama sektor informal/UKM untuk memulai kembali usaha. Jika sektor ini sudah mulai bergerak, maka akan ada kemampuan rumah tangga untuk menolong diri sendiri.

Ketiga, fasilitas-fasilitas dasar ekonomi harus cepat diperbaiki dan dibangun. Mungkin bisa dimulai dengan membangun pasar darurat yang sederhana. Fasilitas listrik, telekomunikasi, dan air bersih juga harus cepat ditangani. Berikutnya yang terpenting adalah memberikan dorongan untuk kembali bekerja dan berusaha agar ada harapan untuk bangkit.

Faktor keempat, proses rekonstruksi secara permanen. Tahap ini sesungguhnya menciptakan kesempatan berusaha yang lebih luas. Kelima, masyarakat keseluruhan mungkin juga bisa membantu mempercepat pemulihan ekonomi di daerah bencana. Bantuan bisa berbagai macam sesuai kemampuan sebab yang terpenting para korban bencana tergugah untuk bisa kembali bisa bangkit berusaha dan bekerja.

Mengacu pada dampak makro yang terjadi pascabencana, termasuk banjir yang terjadi rutin setiap tahun di Jakarta, maka perlu kesadaran kolektif untuk meminimalisasi kasus ini terulang di kemudian hari. Kesadaran kolektif yang harus terjadi secara vertikal dan horizontal tentu memungkinkan untuk menjaga Jakarta dari kepungan banjir tahunan.

Sumber: Republika Online