Oleh : Asro Kamal Rokan

Kim Sang-Bum, seorang teman dari Korea Selatan, tak ingin lama di Jakarta. Alasannya, kemacetan lalu lintas di kota ini sangat parah dan menekan batin. Jika di Seoul jarak sama ke suatu tempat dapat ditempuh sekitar 25 menit, di Jakarta menjadi dua jam. Beberapa pertemuan bisnis batal. Menurutnya, Jakarta mengalami kemunduran pasti.

Kim tidak sendiri. Jutaan penduduk Jakarta setiap hari menghadapi persoalan sama: kesal dan stres. Jika ada pertemuan penting, dua jam sebelumnya sudah harus ke tempat tujuan. Waktu terbuang percuma. Busway yang diharapkan menjadi alternatif, justru memperparah keadaan dan sama sekali tidak mengubah perilaku pemilik mobil.

Penelitian Yayasan Pelangi menjelaskan kekacauan ini. Setiap tahun, kerugian akibat kemacetan multidimensi itu, berkisar Rp 43 triliun, termasuk pemborosan bahan bakar minyak mobil dan sepeda motor sekitar Rp 14,837 triliun. Kerugian besar ini berdasar standar Bappenas pada 1998. Angka itu diperkirakan melonjak tinggi setelah ada busway dan jumlah kendaraan semakin meningkat.

Sistem lalu lintas buruk ini mengakibatkan pula kerugian waktu kerja. Apabila dihitung dengan upah minimum provinsi DKI Jakarta, waktu kerja dua jam bagi sekitar 7,5 juta orang bekerja, yang terbuang percuma karena kemacetan, maka setahun kerugian mencapai Rp 20,324 trilun.

Kerugian lain dialami angkutan umum, yang mencapai Rp 6,477 miliar per hari. Kerugian akibat buruknya lingkungan, menurut data Asian Development Bank pada 1998, mencapai Rp 1,79 triliun. Setelah sepuluh tahun, jumlah itu dipastikan meningkat. Total kerugian sekitar Rp 43 triliun akibat kekacauan ini melebihi dua kali anggaran Jakarta 2007.

Kekacauan Jakarta ini ditanggung pula oleh negara –yang berarti juga seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah DKI Jakarta melakukan pemborosan BBM di saat pemerintah pusat bekerja keras mengurangi subsidi yang terus membebani APBN, yang ini berdampak ekonomi, sosial, dan politik. Apakah kondisi buruk ini dibiarkan dan dianggap sebagai sesuatu yang biasa? Semestinya tidak. Kini, bagaimana mengurai dan menyelesaikan kekacauan ini dengan moda angkutan massal yang tepat. Konsep monorail tak jelas nasibnya.

Tapi, bukan tidak ada jalan. Dalam suatu diskusi, seorang teman yang telah melakukan survei selama dua tahun, mengajukan konsep yang terintegrasi dalam lima titik mencakup Karawaci, Bekasi, Bogor, Pluit, dan Sunter. Konon, konsep menarik dengan pola build, operate and transfer (BOT) selama 30 tahun tanpa biaya negara sama sekali itu, telah disampaikan dua bulan lalu ke Menteri Perhubungan, namun belum ada respons. Konsep ini tentu harus dipelajari secara seksama, jika tidak tentulah konsep itu tak lebih dari kumpulan kertas biasa. Kekacauan Jakarta ini harus dihentikan.

Kim Sang-Bum, seorang sahabat dari Korea, menjadi benar: Jakarta mengalami kemunduran pasti. Kim tak ingin lagi ke Jakarta, tak ingin menanamkan uangnya di kota semrawut ini. Tak sedikit orang seperti Kim. Kita membiarkan mereka pulang lebih awal karena kesal, membiarkan mereka mengalihkan modalnya ke negara lain, kita membuang peluang begitu saja karena Jakarta lebih suka membuat orang kecewa.

Sumber: Republika Online