Masalah APBN Perubahan 2008 merupakan masalah krusial, terutama mengenai asumsi-asumsi makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan anggaran menghadapi tantangan yang berat karena faktor eksternal harga minyak yang tinggi. Akibatnya terlihat pada pembiayaan pembangunan yang merosot tajam karena beban subsidi yang besar, terutama minyak.

Tantangan tersebut bukan hanya disebabkan harga minyak yang tinggi, tetapi juga disebabkan harga pangan yang ikut melonjak tajam. Akibatnya, subsidi melebar ke sektor pangan sehingga APBN juga menanggung subsidi beras serta bahan pangan yang lain, seperti minyak goreng dan kedelai.

Harga pangan tinggi terjadi karena ikut tergerak harga minyak yang tinggi akibat banyak lahan pertanian pangan di berbagai belahan dunia yang diubah untuk biofuel. Pada saat yang sama, peningkatan kesejahteraan penduduk dua negara besar, China dan India, ikut meningkatkan harga pangan dunia. Hal itu semua merupakan ancaman faktor eksternal dari APBN, ekonomi, dan pemerintah Indonesia.

Asumsi pertumbuhan ekonomi harus realistis dan diturunkan, tidak perlu bermimpi seperti dahulu dengan mematok pertumbuhan pada angka yang tinggi. Angka 6,8-7 persen sepertinya menjadi angka yang tinggi dan kurang realistis dengan melambungnya harga minyak dunia. Dengan harga minyak yang sangat tinggi, penyesuaian-penyesuaian perlu dilakukan sehingga target-target yang telah ditetapkan bisa tercapai.

Permasalahan subsidi -dengan faktor eksternal tadi- sudah menjadi sangat politis dan cenderung menghilangkan aspek rasionalitas dan profesionalitasnya. Subsidi kemudian menjadi beban yang sangat berat. Permasalahan itu harus diselesaikan secara komprehensif, tidak hanya pembatasan konsumsi premium dengan smart card atau pembatasan lainnya.

Mengapa? Sebab, pembatasan seperti itu merupakan ide alternatif, tetapi sulit dalam implementasinya, bahkan malah akan menimbulkan masalah baru.

Peluang untuk penggelapan dan penimbunan premium akan lebih besar mengingat pembatasan yang timpang antara kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Pembatasan tempat penjual premium pun bukan solusi yang tepat karena bisa menimbulkan kesulitan bagi para pengguna premium.

Masalah subsidi yang krusial adalah subsidi minyak. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan energi, salah satunya melakukan diversifikasi energi sebanyak mungkin dengan peranan sampai pemerintah daerah. Hal itu akan mempermudah konsumen untuk memilih jenis bahan bakar yang akan digunakan. Dengan demikian, dalam satu pom bensin terdapat gas, premium, pertamax, premix, biofuel, dan lain-lain yang bisa mempermudah konsumen dalam memilih alternatif bahan bakar yang ada.

Dalam keadaan seperti itu, publik dan masyarakat perlu diajak dalam partisipasi kolektif. Harus dilakukan kampanye kolektif antara pemerintah dan lembaga terkait. Dulu pernah ada pembatasan jumlah kendaraan dalam satu rumah, tetapi perkembangannya tidak memuaskan, bahkan program tersebut gagal total. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak tahu dan tidak memedulikan aturan tersebut.

Moda transportasi yang ada sekarang sangat tidak efisien, terutama di kota-kota besar. Kendaraan pribadi yang under capacity lebih dominan dibandingkan dengan transportasi umum.

Karena itu, untuk menghemat energi, perlu transportasi umum yang memadai. Kebijakan transportasi ini tidak boleh setengah-setengah. Kendaraan umum harus mempunyai kualitas baik sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakannya.

Masyarakat cenderung tidak mau menggunakan kendaraan umum karena kualitasnya tidak baik. Selain itu, sarana dan prasarana transportasi seperti jalan dan terminal masih jauh dari kelayakan sehingga tidak menunjang sarana pengangkutannya. Salah satu proyek transportasi yang dijalankan setengah-setengah adalah proyek jalur busway. Beberapa koridor bus trans- Jakarta memiliki kualitas seperti kendaraan umum pada umumnya, mengalami kemacetan dan keterlambatan. Salah satu contoh, jalur bus trans-Jakarta yang melewati Rawamangun-Thamrin bisa sampai 2 jam karena tidak adanya armada. Jumlah bus trans-Jakarta saat ini masih kurang sehingga banyak penumpang yang mengalami keterlambatan.

Sarana transportasi umum yang baik akan memaksa masyarakat menengah ke bawah yang mempunyai mobil pribadi untuk menggunakan fasilitas kendaraan umum. Di sisi lain, pemerintah bisa menaikkan pajak kendaraan sehingga jumlah konsumsi bahan bakar tidak naik atau turun.

Harga minyak yang tinggi merupakan beban berat bagi APBN. Jika tidak diambil kebijakan atas masalah tersebut, beban itu akan meluas ke dalam sistem ekonomi. Tetapi, menaikkan harga BBM akan berpengaruh besar terhadap inflasi. Namun, langkah itu tidak mudah dan hanya bisa dijalankan dengan syarat pemerintah sudah siap dengan dampak inflasi tersebut.

Pemerintah juga harus menaikkan pendapatan masyarakat sehingga tidak terpengaruh kenaikan harga BBM. Apabila kondisi sudah memungkinkan dan pertumbuhan ekonomi juga baik, menaikkan harga BBM pun bisa dilaksanakan.

Lazimnya, kekuatan dikaitkan kemampuan untuk memaksa kehendak diri atas keinginan pihak lain.

Di bidang politik dan militer, faham ini dikenal sebagai the power to coerce atau hard power. Pada kutub lain ada the power to persuade, sering disebut soft power, kekuasaan atau kekuatan untuk meyakinkan, yang lazim ada di dunia gagasan, nilai-nilai, pendidikan, budaya, agama, musik, dan sastra.

Untuk menjembatani kedua kutub kekuasaan itu, ada ”ruang antara” yang disebut kekuasaan ”cerdas” atau smart power, ruas antara ”kekuasaan keras” dan ”kekuasaan lunak”. Cerdas menggunakan kekuasaan adalah kiat untuk menawarkan ”perangkat lunak” yang didukung potensi penggunaan ”kekuasaan keras” melalui ”kekuasaan cerdas”. Umumnya dengan imbalan uang, dagang atau keuntungan materi, bahkan pangkat dan jabatan.

Kekuasaan ”lunak”, ”keras”, dan ”cerdas” ada pada setiap negara. ”Lunak” adalah segala kekuatan budaya, sastra, ajaran, dan keyakinan yang ditawarkan sebagai nilai hidup yang dapat dinikmati bangsa lain. Keras adalah kekuatan fisik militer, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, serta otoritas yang disahkan sebagai alat penegak hukum. Adapun cerdas adalah kekuatan ekonomi, finansial, dagang, dan potensi sumber daya alam.

Penyelenggaraan negara

Kini, Indonesia memiliki tiga bidang pemerintahan yang mengelola penyelenggaraan negara, yaitu Menko Polhukam (perangkat ”keras”), Menko Perekonomian (perangkat ”cerdas”), dan Menko Kesra (perangkat ”lunak”). Dari ketiga bidang ini, sekitar 80 persen APBN untuk perekonomian dan kesra, sisanya, 20 persen, untuk polhukam.

Tahun 2005-2009, pembagian tiga perangkat ini dilaksanakan karena 16,8 persen penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, perlu disatukan oleh program bidang kesra (pendidikan, kesehatan, agama, kesempatan kerja) didukung program bidang perekonomian (stabilisasi makro ekonomi, perdagangan, investasi, kesempatan kerja).

Ihwal bidang polhukam, tiap jajaran di lingkungan Polhukam diberi alokasi kurang dari separuh kebutuhan minimal untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara. Bidang polhukam menyadari, prioritas membangun perangkat cerdas dan perangkat lunak memerlukan kemauan diri jajaran Polhukam untuk bersabar dengan anggaran terbatas.

Meski anggaran polhukam amat rendah dibandingkan perekonomian dan kesra, stabilitas nasional Indonesia terjaga karena adanya kekuatan lunak Indonesia. Toleransi antar-umat beragama menjadi tumpuan memelihara kesatuan bangsa. Inilah kekuatan paham Bhinneka Tunggal Ika dan dasar negara Pancasila. Pemulihan dan pembangunan ekonomi yang berlanjut akan menambah penerimaan negara untuk program-program kesra.

Wajar jika ketiga perangkat itu diterapkan dengan porsi tepat pada tiap tahap perjalanan bangsa. Hal ini diamati Joseph Nye dari Universitas Harvard yang baru menerbitkan buku The Powers to Lead. Lembaga kajian CSIS Washington, November 2007, menerbitkan laporan ”Smart Power: Towards a Safer and More Secure America”, di mana disebutkan, kekuatan politik, ekonomi, dan militer AS sebagai adidaya sering kali membuahkan reaksi yang merugikan citra diri AS sebagai bangsa, negara, dan budaya.

Mengukur diri

Tiap negara dan bangsa mengukur diri akan kemampuannya menghadirkan hard power, soft power, dan smart power masing- masing. Sebagaimana tiap orang dan pemimpin mengukur diri kekuatan ”otot”, kekuatan ”nurani”, dan kekuatan ”otak” pada dirinya, maka Indonesia yang akan merayakan 100 Kebangkitan Nasional, 10 tahun Reformasi, dan 80 tahun Sumpah Pemuda perlu menakar penggunaan kekuasaan di tiga bidang itu secara utuh dan terpadu.

Tahun 2008, Indonesia menghadapi aneka tantangan berat. Namun, dengan keyakinan dan kepercayaan akan kemampuan sebagai bangsa menggelar kekuatan ”lunak”, ”keras” dalam perpaduan yang ”cerdas”, kita akan mampu atasi tiap tantangan. Termasuk pengentasan rakyat dari kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, penggalakan ekspor dan investasi, serta pembangunan infrastruktur yang merupakan fokus perhatian kita. Keras dan lunak berpadu dalam kecerdasan berkelanjutan.

Juwono Sudarsono Menteri Pertahanan RI