Pagi itu, kereta rel listrik (KRL) kelas ekonomi tengah melaju kencang dari Bogor menuju Stasiun Tebet, Jakarta. KRL itu penuh sesak dengan para penumpang yang hendak ke Jakarta. Di tengah sesaknya KRL, seorang pemulung perempuan mencoba mengumpulkan sisa-sisa botol air mineral dari para penumpang.

Ternyata bukan hanya pemulung yang mencoba mengais rezeki di antara berjejalnya para penumpang KRL pagi itu, melainkan juga seorang pengemis perempuan, usia setengah baya, sambil menyusui balitanya juga mencoba mengais rejeki dari belas kasihan para penumpang.

Selanjutnya, bila pandangan mata kita arahkan ke jendela KRL, kita akan melihat hamparan perumahan kumuh dan padat berdiri di sebelah kiri dan kanan rel. sebagian besar rumah itu terbuat dari tripleks dengan atap dari seng.

Potret kemiskinan di Jakarta ternyata bukan hanya terlihat di dalam KRL atau di sepanjang rel kereta api, melainkan juga di hampir setiap sudut kota, potret kemiskinan itu dapat dilihat secara nyaris telanjang. Rumah-rumah kumuh di bantaran sungai, di bawah kolong tol, bahkan ada pula keluarga pemulung yang tidur di gerobak mereka. Mereka semua terpaksa tinggal di hunian yang tak layak itu karena harga tanah di kota ini semakin mahal dan tak terjangkau.

Kantong kemiskinan di kota ini ternyata makin meluas. Di Jakarta Utara misalnya, menurut Wali Kota Jakarta Utara Effendi Anas, hanya dalam dua tahun terakhir jumlah penduduk miskin meningkat dari 31.000 keluarga menjadi 55.000 keluarga. Sejak 2005 hingga awal 2008 jumlah penduduk miskin di Jakarta Utara bertambah sekitar 77,4%. Celakanya hal yang hampir sama juga terjadi di kawasan Jakarta lainnya.

Angka kemiskinan di kota ini dipastikan akan terus bertambah seiring dengan makin meningkatnya laju urbanisasi dari tahun ke tahun. Setiap tahun sekitar 200.000 hingga 250.000 jiwa datang ke Jakarta dari berbagai wilayah Indonesia, belum lagi ditambah aliran penglaju harian yang mencapai 4.094.359 jiwa (Sitramp, 2000).

Gagalnya revitalisasi pertanian yang ditandai dengan maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi salah satu penyebab maraknya urbanisasi ke wilayah perkotaan, termasuk Jakarta.

Selain itu, kehancuran lingkungan hidup di pedesaan juga memaksa sebagian besar orang desa yang mata pencariannya bergantung pada kelestarian sumber daya alam terpaksa berpindah ke kota, seperti Jakarta. Kasus pencemaran di Teluk Buyat dan tenggelamnya sebagian kawasan Porong akibat semburan lumpur Lapindo dapat dijadikan contoh dalam hal ini.

Kebijakan ekonomi politik

Sementara itu, dari sisi Kota Jakarta sendiri, urbanisasi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan ekonomi dan politik nasional sejak Orde Baru yang menyatukan berbagai fungsi kota di Jakarta. Selain berfungsi sebagai pusat politik, kota ini juga berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Ironisnya, kebijakan Orde Baru itu masih dilestarikan hingga saat ini. Pada 22 Mei misalnya, Presiden Yudhoyono telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 yang isinya justru dapat memicu kenaikan laju urbanisasi di Jakarta.

Salah satu poin dari Inpres tersebut adalah instruksi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk mempermudah perizinan investasi di Jakarta. Dari sisi kependudukan, hal itu akan menjadi daya tarik baru bagi Jakarta bukan saja bagi investor, melainkan juga bagi meningkatnya laju urbanisasi yang berujung pada memperluasnya kantong-kantong kemiskinan di kota ini.

Terkait dengan hal itu maka tak heran bila hasil riset Procon Indah yang dipublikasikan pada triwulan kedua 2 tahun ini menyebutkan bahwa dalam dua tahun ke depan telah direncanakan akan ada sekitar 13 proyek pusat perbelanjaan baru lagi di Jakarta.

Menurut riset tersebut, 40% penambahan pusat perbelanjaan akan berada di Jakarta Utara, 20% akan berada di Jakarta Selatan dan 18% di Central Business District (CBD) Jakarta. Sementara sisanya akan tersebar di berbagai daerah di Jakarta lainnya. Luas pusat perbelanjaan di Jakarta pun diperkirakan akan mencapai 3,33 juta m2.

Beberapa pusat perbelanjaan yang direncanakan akan beroperasi pada tahun 2008 ini antara lain Sudirman Place, Grand Paragon, Mall of Indonesia, Plaza Indonesia Extension, Emporium Pluit Mall, Epicentrum Walk, Pluit Village, dan Pulo Mas Ex-Venture.

Lahan di Jakarta kian terbatas, tak menyurutkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk tetap menyediakan lahan baru bagi pembangunan kawasan kormersial. Pemprov DKI pun akan memulai reklamasi Pantai Utara (Pantura) Jakarta pada 2009 untuk menambah lahan bagi pembangunan kawasan komersial dan perumahan mewah.

Hal tersebut di atas bukan hanya semata-mata tanggung jawab Gubernur DKI Fauzi Bowo melainkan juga menjadi tanggung jawab pucuk pimpinan di negeri ini yang ikut melestarikan program pembangunan sentralistik ala Orde Baru.

Untuk menghentikan laju urbanisasi dan meluasnya kemiskinan di Jakarta, tidak bisa tidak, kebijakan nasional yang selalu menempatkan Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi harus diakhiri. Begitu pula mimpi yang ingin menjadikan kota ini seperti Singapura.

Secara geografis, sosial dan ekologi kondisi Jakarta berbeda dengan Singapura. Jika keinginan untuk mengimpor model pembangunan dari negeri itu dipaksakan di kota ini maka berbagai problem sosial dan ekologi di Jakarta akan semakin sulit diurai.

Kekecewaan sebagian masyarakat Indonesia terkait dengan kenaikan harga BBM pada akhir Mei lalu belum sepenuhnya mereda. Namun, hal itu tak menyurutkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengusulkan kembali kenaikan harga BBM hingga sesuai dengan harga pasar.

Dalam running text yang ditayangkan sebuah televisi swasta nasional belum lama ini disebutkan bahwa Bappenas mengusulkan agar pada 2009 pemerintah dapat menaikan harga BBM secara bertahap dalam setiap bulannya hingga sesuai dengan harga BBM di pasar dunia.

Apabila dikaji lebih jauh usulan Bappenas itu sejatinya tidak terkait langsung dengan upaya penghematan energi fosil, tetapi terkait erat dengan upaya mengejar target pemenuhan kominten kebijakan yang harus dibuat pemerintah setelah menerima pinjaman dari Bank Dunia.

Pada 2003 pemerintah menerima pinjaman Bank Dunia untuk membiayai proyek Java Bali Power Sector Restructuring and Strengthening. Menurut dokumen Bank Dunia, proyek tersebut bertujuan mendukung pemerintah Indonesia dalam usahanya menghilangkan subsidi BBM secara bertahap (KAU, 2008).

Campur tangan Bank Dunia tersebut semakin tampak dari pernyataan Joachim von Amsberg, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia pada dua hari setelah kenaikan harga BBM. Menurut dia, kenaikan harga BBM sebesar 28,7% cukup kompatibel dengan anggaran pemerintah.

Perparah kemiskinan

Padahal upaya penyesuaian harga BBM dengan harga pasar dunia dipastikan semakin memukul kehidupan rakyat. Betapa tidak? Pada saat pendapatan sebagian masyarakat kita masih tergolong rendah tetapi harus dipaksa membeli harga BBM sesuai dengan harga pasar. Untuk mengikuti kemauan Bank Dunia itulah, selama berkuasa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla sudah tiga kali menaikkan harga BBM.

Akibatnya, angka kemiskinan di negeri ini pun bertambah. Sebuah penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) secara jelas menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin pada 2008 ini akan bertambah 4,5 juta orang akibat kenaikan harga BBM. Total orang miskin diperkirakan akan mencapai 41,7 juta jiwa atau 21,92% dari total penduduk, jauh lebih tinggi daripada perkiraan pemerintah sebesar 14,8%-15%.

Hal itu diperkuat dengan kenyataan empiris di lapangan, tidak lama berselang setelah kenaikan BBM harga sayuran di pasar-pasar tradisional di Jakarta pun mulai naik. Tomat, yang sebelumnya dijual Rp4.000 per kilogram menjadi Rp5.000 per kilogram, sedangkan cabai merah yang semula Rp15.000 per kilogram menjadi Rp18.000 per kilogram mulai merangkak naik.

Bukan hanya di Jakarta, melainkan juga di Semarang sebagian nelayan Kampung Tambaklorok, Kota Semarang, Jawa Tengah, mulai berhenti mencari ikan sejak beberapa hari lalu setelah pemerintah menaikkan harga BBM. Mereka tidak mampu menutup biaya operasional melaut yang naik hingga 50%.

Untuk meredam keresahan masyarakat akibat semakin lemahnya daya beli mereka terhadap kebutuhan sehari-hari tersebut, pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp100.000 per bulannya. Uang sebesar itu pun dipastikan tidak akan memadai di tengah naiknya kebutuhan harga barang-barang akibat kenaikan harga BBM.

Sistem neoliberal sendiri diciptakan untuk melucuti peran negara dalam mengatur ekonomi. Menurut sistem ini, pengaturan ekonomi seharusnya diserahkan kepada korporasi melalui mekanisme pasar. Sektor energi adalah salah satu pintu masuk bagi upaya meliberalkan sistem ekonomi dan politik di Tanah Air.

Jika sektor ini sudah diserahkan secara bulat-bulat kepada mekanisme pasar maka sektor lainnya, seperti pangan dan pendidikan akan lebih mudah untuk diserahkan pada mekanisme serupa.

Untuk itulah, pemerintah harus lebih berhati-hati terhadap usulan Bank Dunia melalui Bappenas yang menginginkan harga energi disesuaikan dengan harga pasar. Dampak sosial di masyarakat harus diperhitungkan oleh pemerintah sebelum menerima secara bulat-bulat usulan tersebut.

Memang tidak dapat dipungkiri pula bahwa konsumsi BBM di negeri ini sangat tinggi sehingga mengharuskan pemerintah untuk merogoh koceknya guna membiayai impor BBM. Namun, kondisi itu tidak bisa membenarkan munculnya kebijakan menaikkan harga BBM hingga sesuai dengan harga pasar.

Pemerintah masih mampu mengupayakan kebijakan untuk mengerem laju konsumsi BBM di dalam negeri, misalnya pembatasan penggunaan kendaraan bermotor pribadi yang diimbangi dengan pembangunan infrastruktur transportasi publik.

Namun, tampaknya kebijakan seperti itu justru tidak pernah muncul, pemerintah lebih suka menuruti keinginan Bank Dunia seperti yang telah disampaikan oleh Bappenas. Rupanya pujian dari Bank Dunia lebih memikat hati para pengambil kebijakan di negeri ini dibandingkan dengan melihat rakyatnya bersuka ria karena terlepas dari belenggu pemiskinan.

Mungkin tidak banyak orang yang tahu bahwa mulai 31 Maret hingga 4 April 2008 pertemuan lanjutan dari Bali Road Map (Peta Jalan Bali) digelar di Bangkok, Thailand.

Berbeda dengan pertemuan internasional tentang perubahan iklim di Bali pada akhir tahun lalu, pertemuan yang bertajuk Bangkok Climate Change Talk ini nampaknya agak luput dari pemberitaan media nasional.

Padahal pertemuan Bangkok ini jika tidak dikawal oleh berbagai elemen kekuatan masyarakat sipil, termasuk pers, berpotensi akan mempemudah lolosnya skema-skema jebakan utang baru dari lembaga-lembaga keuangan internasional kepada negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Indikasi itu mulai nampak pada hari kedua pertemuan di Bangkok. Pada hari kedua itu, Bank Dunia mengumumkan rencana skema proyek utang baru yang bernama New Climate Investment Fund. Total proyek utang yang akan dikucurkan ke negara berkembang mencapai US$5 miliar.

Teknologi bersih

Menurut Direktur Departemen Lingkungan Bank Dunia Warren Evans, proyek utang itu untuk membiayai investasi di bidang teknologi bersih (Clean Technology), adaptasi dan pengelolan hutan berkelanjutan di negara berkembang.

Beberapa negara seperti, Amerika Serikat, Inggris dan Jepang pun dikabarkan telah berjanji mengalokasikan dananya untuk mendukung proyek utang dari Bank Dunia ini.

Dari sisi ekonomi bila skema ini disetujui maka dipastikan akan semakin menambah berat beban anggaran dari negara-negara berkembang. Data yang diperoleh dari terbitan Bank Dunia sendiri (Global Development Finance) tahun 2000 memperlihatkan kondisi krisis beban utang yang teramat parah.

Negara-negara berkembang pada 1999 saja memiliki utang lebih dari US$100 miliar. Negara-negara itu meliputi Argentina (US$147,8 miliar), Brasil (US$244,7 miliar), China (US$154,2 miliar), Indonesia (US$150,1 miliar) dan Rusia (US$174,9 miliar).

Sementara itu, jika dilihat dari rasio utang terhadap PDB, jumlah negara yang pada tahun 1999 memiliki rasio di atas 100% antara lain adalah Angola (367%), Burundi (161%), Kamerun (108%), Komoro (105%), Republik Kongo (303%), Pantai Gading (126%), Gabon (104%), Gambia (119%), Honduras (102%), Indonesia (113%), Yordania (113%), Laos (185%), Madagaskar (120%), Malawi (155%), Mali (124%), Mozambik (187%), Nikaragua (341%), Sudan (183%), Zambia (195%).

Beban utang yang begitu besar itu juga berpengaruh bagi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di negara berkembang.

Bagaimana tidak, beban utang yang besar akhirnya memaksa negara negara berkembang harus melakukan ekstraksi sumber daya alam melebihi daya dukung ekologinya guna melayani pembayaran utang kepada negara maju.

Mudahnya perizinan alih fungsi hutan menjadi kawasan pertambangan di Indonesia dapat dijadikan contoh dalam hal ini.

Alih-alih menyelamatkan lingkungan, proyek utang baru Bank Dunia itu justru akan menjerumuskan negara-negara berkembang seperti Indonesia ke dalam jebakan utang dan juga kehancuran lingkungan yang semakin parah.

Rupanya Bank Dunia ingin menggunakan isu perubahan iklim ini sebagai media 'cuci dosa' atas proyek-proyek utangnya masa lalu yang terbukti telah merusak lingkungan.

Lihat saja misalnya, pada tahun 1982-1985 Bank Dunia memberikan dukungan pada proyek pemindahan penduduk besar-besaran atas nama pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih dikenal dengan proyek Polonoroeste atau di Indonesia lebih dikenal dengan proyek transmigrasi.

Dukungan keuangan pada proyek ini telah menghasilkan sebuah bencana ekologi yang dahsyat, bahkan Bank Dunia juga mengakui hal itu. Betapa tidak, proyek ini telah mendorong terjadinya konversi besar-besaran kawasan hutan menjadi lahan pertanian, kawasan komersial dan pertambangan (Ecology Law, Bruce Rich).

Celakanya, proyek semacam itu juga dilakukan oleh Bank Dunia di Indonesia. Lembaga ini merupakan pihak yang pertama kali terlibat dalam proyek transmigrasi di Indonesia pada tahun 1974. Sama seperti proyek Polonoroeste, proyek ini juga menimbulkan kerusakan dan penggundulan hutan besar-besaran.

Pulau Sulawesi dan Sumatera adalah kawasan yang paling parah menderita kerugian ekologi dari proyek ini. Di Sumatra, sekitar 2,3 juta hektare tanah yang semula merupakan hutan hujan alam telah menjadi lahan kritis.

Jadi lahan kritis

Sementara di Sulawesi, 30% wilayah hutan yang terkena proyek transmigrasi ini berubah menjadi lahan kritis (Lord of Property: The Power, Prestige, and Corruption of the International Aid Business, Graham Hancock, 1989).

Untuk itu negara-negara berkembang seperti Indonesia tidak seharusnya menggantungkan pendanaan untuk program-program lingkungan hidupnya kepada Bank Dunia yang telah terbukti punya rekam jejak yang buruk secara sosial dan ekologi.

Penggalangan dana publik untuk program lingkungan hidup di Indonesia terbukti sangat mungkin dilakukan. Penggalangan dana publik yang dilakukan oleh Walhi untuk menyewa hutan Indonesia dapat dijadikan contoh dalam hal ini.

Kurang dari enam bulan Walhi telah mampu mengumpulkan Rp4,52 miliar dari hasil komitmen 528 orang yang berharap hutan lindung Indonesia tidak disewakan kepada perusahaan tambang.

Jika mengacu pada PP No. 2/2008 tentang penyewaan kawasan hutan yang tariff sewanya hanya Rp120-300/m2, setidaknya hutan lindung yang mampu diselamatkan 15.079.380,87 m2 (www.walhi.or.id).

Dari situ kita dapat melihat bahwa sebenarnya negara-negara berkembang seperti Indonesia mampu memulai program-program lingkungan hidup dan penyelamatan iklim global tanpa keterlibatan Bank Dunia.

Akhirnya keputusannya sekarang ada di tangan pemerintah, akankah isu perubahan iklim dan lingkungan hidup lainnya dibiarkan dibajak oleh lembaga-lembaga keuangan internasional dengan serangkaian proyek-proyek jebakan utang barunya?