Amazon.com Widgets

October 23, 2008

Dalam denyut krisis keuangan AS

Oleh Harry Tanugraha
Ketua Yayasan Karet Indonesia, kini tinggal di AS

Mulai sekitar 6 tahun lalu, kebijaksanaan Pemerintah Amerika Serikat mengandalkan bidang properti sebagai salah satu motor penggerak ekonominya. Berbagai kemudahan dilakukan, antara lain stimulus bunga pinjaman yang rendah dan program subprime mortgage (kredit perumahan syarat dipermudah).

Kegiatan bisnis properti memang menggeliat dan menarik banyak warga untuk ikut-ikutan meskipun berstatus amatir. Membeli properti bukan hanya rumah untuk dihuni, melainkan juga untuk investasi. Sesuai dengan peraturan, yang berhak membeli rumah harus memenuhi persyaratan dasar: sepertiga pendapatan cukup untuk cicilan, sudah siap dengan dana paling sedikit 5% untuk uang muka dan tingkat nilai skala kredit (credit score) di atas 620.

Para broker dan pihak terkait berusaha kuat memanfaatkan situasi. Banyak ketentuan baku diakali untuk dilanggar, dengan tujuan agar transaksi terlaksana. Credit score jauh di bawah 620 dan syarat sepertiga pendapatan pun diabaikan, sebab perusahaan subprime mortgage berani memberi kredit dengan bunga sedikit dinaikkan.

Bukan hanya investasi, bisnis, melainkan juga properti yang sedang booming menjadi ajang spekulasi. Pada awalnya bisnis ini sangat menggiurkan dengan perputaran sangat cepat dan benar menjadi penggerak ekonomi.

Pada 2007 terjadi perubahan peta ekonomi dunia yang cepat dan berdampak pada kenaikan minyak bumi dan diikuti kenaikan harga berbagai komoditas. Hantu inflasi mulai muncul dan untuk meredamnya, The Fed (bank sentral AS) menaikkan bunga bertahap, sehingga bunga pinjaman di masyarakat naik melebihi angka 6%.

Biaya hidup dan operasi usaha meningkat, sedangkan pendapatan tetap. Budaya hidup yang bertumpu pada pola kredit menjadi lingkaran yang mencekik kehidupan masyarakat. Usaha banyak ditutup dan PHK terjadi di banyak sektor, termasuk industri kendaraan bermotor dan industri bangunan.

Warga mulai kesulitan membayar cicilan dan kredit macet membengkak. Kegiatan bisnis properti melesu dan harga mulai melemah. Bank investasi dan pihak asuransi mulai kewalahan menghadapi arus kredit macet dan fore closure (sepihak membatalkan akad kredit/menyerah).

Hal itu nyatanya seperti gunung es, rumah-rumah gagal bayar, dan batal akad kredit menumpuk di berbagai bank investasi dan perusahaan kredit perumahan. Aliran dana masuk terhenti.

Bank investasi Bear Stearn menyerah dan diakuisisi oleh JP Morgan senilai hanya US$236 juta. Setelah itu, jatuh pula bank investasi nomor empat terbesar Lehman Brothers, karena terlilit utang dan disusul Merril Lynch merugi US$51,5 miliar yang dibeli Bank Of America seharga US$50 miliar.

Dua perusahaan raksasa kredit perumahan Freddie Mac dan Fannie Mae sahamnya diambil alih Pemerintah. Perusahaan asuransi global AIG terpaksa mendapat suntikan dana US$60 miiar dan demikian pula dengan Goldman Sach.

Kemacetan aliran dana

Krisis keuangan ini menghentikan pula operasi Washington Mutual, salah satu bank terbesar dan tertua. Asetnya dibeli JP Morgan. Wachovia Bank yang dikenal sangat kuat di belahan timur, juga jatuh dan dibeli Wellsfargo Bank. Terjadi kemacetan aliran dana di mana mana.

Bukan hanya bisnis perumahan tersendat, melainkan juga penjualan mobil menurun tajam dan banyak perusahaan melakukan clearance sale untuk tutup usaha. Tingkat pengangguran meningkat tajam hingga 6,1% dan pada September saja terjadi 150.000 orang PHK.

Sentimen negatif ini melanda bursa saham dan bursa komoditas. Arus jual makin hari makin deras dan indeks saham DOW dan Nasdag di bursa New York turun tajam memecahkan rekor penurunan setelah peristiwa 11 September 2001, ataupun rekor pada 1987.

Otoritas bursa melakukan tindakan pengamanan dengan menghentikan perdagangan short selling, membatasi margin trading dan mengurangi arus redemption (mencairkan) reksa dana, serta broker menaikkan fee transaksi saham finansial.

Bursa komoditas NYMEX terpaksa melakukan suspend untuk perdagangan minyak bumi karena pergerakan harga yang liar. Instrumen standar otoritas moneter dan fiskal ternyata sudah tidak mampu mengendalikan krisis ini.

Pemerintah menyodorkan paket darurat penyelamatan dengan julukan: Paket bailout US$700 miliar. Perjuangan untuk memperoleh dukungan dari Kongres ternyata tidak mudah. Senin 29 September, paket ini ditolak House of Representative dengan suara 228 menolak dan 205 menerima.

Ditolaknya Paket ini disambut pasar keesokan harinya dengan kenaikan indeks bursa saham Dow Jones 485,21 poin dan indeks saham teknologi Nasdag 98,60 poin.

Sebaliknya, harga logam di bursa NYMEX turun dan di bursa komoditas CBOT harga komoditas pangan naik tajam.

Paket Bailout US$ 700 miliar dibawa ke lembaga legislatif Senat untuk diperbaiki dan dilakukan kembali pungutan suara. Ditolaknya paket bailout oleh House of Representative menyebabkan Presiden Bush melakukan pertemuan darurat di Gedung Putih bersama otoritas moneter dan fiskal, Senat dan House of Representative, serta kedua capres.

Mengingat keadaan demikian kritis, maka Senat berusaha menyempurnakan rancangan Undang-undang ini dengan beberapa hal penting. Proses pencairan terbagi tiga tahap: US$250 miliar segera, US$100 berdasarkan Keppres, sedangkan US$350 miliar harus dengan persetujuan Senat.

Batas penjaminan simpanan oleh FDIC dinaikkan dari US$100.000 menjadi US$ 250.000. Pembelian aset dan utang bermasalah hanya untuk yang ada sebelum 14 Maret 2008. Untuk badan pelaksana (sejenis BPPN di Indonesia) dilakukan pengawasan berlapis dan dibatasi gaji pejabatnya.

Pada 1 Oktober, Senat menerima rancangan UU ini dengan suara setuju 74 dan menolak 25. Kedua capres dan wacapres ikut memberi suara dan mendorong agar rancangan diterima.

Krisis keuangan yang melebar kekrisis ekonomi ini telah berdampak secara global. Hampir semua bursa saham dunia anjlok dan perdagangan melemah serta banyak lembaga keuangan di ambang kritis. Bank Sentral di manca negara melakukan suntikan dana ke pasar dan menurunkan bunga. Gejolak bursa saham dan komoditas masih terus berlanjut. Berada di AS dengan denyut krisis ekonomi ini menaikkan detak jantung banyak investor, termasuk penulis.

Salah satu penghibur adalah turunnya minyak bumi di bawah US$90 perbarel (harga bensin sudah ada di bawah US$3 per galon) dan masih ada harapan perbaikan ekonomi yang akan terjadi lebih cepat, jika perubahan politik segera menjadi kenyataan setelah 4 November seusai Pilpres nanti. [Bisnis Indonesia]

Tags: , ,
Permalink • Print • Comment
Google
 

June 13, 2008

Mempelajari penyaluran BLT dari Amerika

Oleh Harry Tanugraha

Dalam konteks ekonomi, salah satu penyebab utama kenaikan harga suatu barang adalah karena volume pengadaan tidak dapat mengimbangi laju kenaikan permintaan. Selain itu gangguan dalam cara dan arus distribusi juga berdampak pada kenaikan harga.

Kenaikan harga minyak bumi diakibatkan berbaurnya berbagai aspek diluar ekonomi seperti politik, pertahanan, sosial dan budaya serta makin terbatasnya sumber minyak bumi dunia. Hal ini makin diperparah dengan 'menggilanya' permainan spekulasi di pasar berjangka minyak bumi seperti di New York Mercantile Exchange (NYMEX).

Banyak langkah yang akan diambil untuk mengurangi merajalelanya pengaruh spekulasi ini, antara lain dengan menaikkan margin transaksi serta melarang penggunaan dana lembaga keuangan untuk bertransaksi dipasar berjangka. Kuatnya permintaan dan tingginya harga bahan bakar asal fosil ini memengaruhi pola penggunaan banyak jenis bahan pangan.

Berbagai komoditas pangan seperti jagung, gandum, gula, kelapa sawit, umbi-umbian dan kacang-kacangan lainnya yang semula sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan manusia dan ternak, disedot makin besar untuk 'minuman' mesin, sebagai bahan bakar alternatif.

Sejak 2000, kenaikan rata-rata harga beras di atas 300%, gandum di atas 200%, sedangkan pangan secara umum lebih dari 75%. Selain itu kenaikan bahan bakar pun cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh laju kenaikan minyak bumi sejak 2000 telah naik lebih dari 500%.

Di Amerika Serikat, harga bensin (premium) sudah diatas Rp10.000 per liter dan untuk Inggris sekitar Rp19.500, sedangkan Singapura mendekati Rp14.000 per liter. Untuk negara yang memberi subsidi kurang dari 0,5% dari PDB (produk domestik bruto) seperti China, harga premium sudah Rp7.000 dan di Vietnam harganya Rp8.100.

Negara yang memberi subsidi di atas 1% dari PDB seperti Malaysia 1,4% harga premiumnya Rp5.500, sedangkan Indonesia memberi subsidi terbesar yaitu 1,8% dari PDB maka harga premiumnya Rp6.000. Untuk solar, Indonesia menghargainya Rp500 per liter lebih rendah dari premium, sedangkan banyak negara justru memberi harga lebih tinggi, seperti di Amerika Serikat, harganya Rp1.300 lebih tinggi dari bensin premium.

Gejolak ekonomi

Dengan kenaikan harga dari berbagai kebutuhan hidup tersebut menyebabkan banyak negara mengalami gejolak ekonomi, sosial, dan politik. Laju angka inflasi merangkak naik dan APBN harus mengalami perubahan. Untuk Indonesia, APBN 2008 telah mengalami perubahan tetapi dengan makin menggilanya harga minyak bumi yang menembus US$138 per barel, perubahan ini perlu dijadwal ulang.

Tekanan politik berupa demonstrasi dan kritik pedas kepada pemerintah serta gejolak sosial mulai bermunculan. Masyarakat awam makin bingung dan tidak mengerti. Dalam suasana tekanan dan beban makin berat seperti saat ini, justru jumlah partai politik yang akan meramaikan pesta demokrasi 2009 makin membeludak. Bermunculan rumah-rumah di daerah permukiman yang dikontrak dan dihias berbagai kemeriahan atribut partai politik yang menelan jutaan rupiah.

Tidak kurang dari 51 partai politik yang lolos penelitian administrasi oleh KPU Pusat. Hal ini berarti masih juga banyak manusia Indonesia yang ingin berebut jabatan meskipun dalam kondisi berat dan kurang menguntungkan seperti saat ini.

Timbul pertanyaan, apanya yang enak dan nikmat sebagai pejabat negara sehingga diperebutkan sedemikian ngotot-nya oleh banyak politisi? Pasti ada 'udang' di balik ke-ngotot-an ini.

Dalam mengatasi tekanan hidup sebagai dampak dari melonjaknya berbagai harga kebutuhan pokok, banyak pemerintah yang mengambil langkah mirip tetapi dengan pertimbangan dan cara yang berbeda. Dengan menaikkan harga BBM 28,7%, Pemerintah Indonesia berusaha mengalihkan sebagian subsidi untuk BBM dari penikmat yang mampu kepada rakyat yang masih tertinggal.

Program bantuan langsung tunai (BLT) untuk tahap pertama diarahkan kepada 844.730 rumah tangga sasaran yang akan menerima uang tunai Rp100.000 per bulan ditambah minyak goreng dan gula selama satu tahun.

Pemerintah harus menyisihkan tidak kurang dari Rp2,5 triliun dari APBN 2008. Hal ini belum termasuk dana sekitar Rp500 miliar untuk subsidi mahasiswa yang gemar berdemo. Banyak yang tidak setuju dan memberikan berbagai komentar dan kritik terhadap langkah pemerintah ini. Cara pemilihan sasaran penerima BLT serta penyalurannya dinilai bisa membuat rakyat menjadi malas sehingga hal ini berkembang menjadi isu santer belakangan ini.

Terarah dan jelas

Program mirip BLT juga dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat. Namun, sasaran penerima sejenis BLT ini sudah sangat terarah dan jelas yaitu pemilik Social Security Number (SSN) atau sejenis NPWP. Sebelum menerima bantuan, catatan pembayaran pajak mereka harus tertib dan disertai laporannya setiap tahun. Jumlah mereka mencapai 130 juta jiwa.

Penerimanya dapat berstatus warga negara ataupun penduduk tetap pemegang kartu hijau (green card). Cara penyampaian juga jelas yaitu dapat langsung ditransfer ke rekening atau menerima cek tunai dari IRS (kantor pajak). Besarnya BLT cukup lumayan yaitu untuk wajib pajak dan istri masing-masing US$600 ditambah setiap anak US$ 300.

Jika satu keluarga dengan dua anak akan menerima US$1.800 atau sekitar Rp16.740.000, sumber dana bukan dari APBN, melainkan langsung dari dana yang masih tersimpan di kantor pajak IRS.

Memang fungsi dan tujuan pajak di Amerika Serikat berbeda dengan Indonesia. Selain kewajiban membayar pajak, warga akan dijamin pula oleh dana pajak, untuk asuransi atau biaya hari tua, bantuan cacat atau meninggal. Adapun wajib pajak di Indonesia masih terus dikejar-kejar hanya untuk memenuhi kewajibannya.

Stimulus Tax Rebate ini memiliki sasaran agar ekonomi dalam negeri tetap bergerak karena rakyat memiliki tambahan daya beli meski harga-harga naik. Adapun BLT di Indonesia benar-benar untuk membantu menopang hidup bagi sebagian rakyat yang sudah benar-benar terjepit akibat kebutuhan hidup yang melangit.

Programnya sama-sama BLT tetapi jelas berbeda cara, sasaran, besaran, dan asal dana yang digunakan.

Harry Tanugraha, Ketua Yayasan Karet Indonesia, kini tinggal di AS. (Bisnis Indonesia)

Tags: , ,
Permalink • Print • Comment
Google