SUKA atau tidak suka, inflasi menjadi salah satu bagian variabel citra perekonomian nasional saat ini. Tinggi rendahnya inflasi dalam perekonomian suatu negara otomatis mencitrakan baik buruknya manajemen perekonomian negara itu. Meski dalil itu memicu kontroversi beragam implikasi, bisa dipastikan bahwa negara dengan inflasi tinggi tak menarik bagi investor untuk dijadikan tujuan investasi.

Inflasi yang tinggi juga menjelaskan bahwa mayoritas penduduk di negara itu berdaya beli rendah. Jumlah warga miskinnya pun pasti tidak sedikit. Artinya, tidak visibel berbisnis di negara yang tingkat inflasinya tinggi. Pokoknya, negara dengan inflasi tinggi selalu dituduh jelek dan menyeramkan karena pasar gelapnya lebih berfungsi dominan.

Hampir di semua negara, termasuk pemerintah Indonesia sangat peduli dengan indikator yang satu ini. Permintaan dan penawaran selalu diupayakan keseimbangannya. Uang beredar pun disesuaikan dan dikendalikan. Bahkan, dalam situasi yang keteter, pemerintah melakukan intervensi pasar guna mengendalikan harga. Pemerintah dan otoritas moneter pun peduli dengan inflasi. Setidaknya sepanjang tahun ini, Bank Indonesia sudah beberapa kali menaikkan BI rate untuk merespons percepatan laju inflasi. Mengandalkan BI sebagai peredam laju inflasi tidak selamanya menguntungkan. Sebab, begitu BI rate dinaikkan, kenaikan harga dana (suku bunga bank) menjadi konsekuensinya. Suku bunga yang tinggi selalu punya ekses, yakni membuat sektor bisnis tidak bergairah.

Selain mekanisme BI rate, juga memerlukan instrumen lain guna menjinakkan laju inflasi. Namun, yang paling penting dalam menghilangkan faktor-faktor cost push inflation yang kini masih bertengger dalam struktur perekonomian nasional, yakni faktor pungutan liar dan perilaku korup birokrat yang mengelola perizinan. Hal ini masih kental dan kentara dalam persoalan perekonomian nasional sehingga nyaris tak pernah bisa bebas dari rongrongan inflasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, inflasi Agustus 2008 sebesar 0,51 persen, inflasi Januari-Agustus 9,40 persen, dan inflasi year on year 11,85 persen. Inflasi Agustus relatif kecil karena kenaikan harga gas elpiji dan kebutuhan pokok masyarakat bulan Ramadan sekarang belum dijadikan faktor penyumbang inflasi Agustus. Ketika faktor harga menjelang saum Ramadan dimasukkan dalam perhitungan inflasi September 2008, besaran inflasi akan lebih besar bulan lalu. Anjloknya nilai belanja rumah tangga juga menjadi penyebab rendahnya inflasi Agustus. Seperti diketahui, di banyak daerah permintaan masyarakat atas beberapa jenis kebutuhan pokok menurun cukup tajam dalam sebulan terakhir ini.

Sementara itu, kurva permintaan segera berbalik satu minggu menjelang Ramadan, telah bergerak naik sejak pertengahan Agustus, dan harga beragam kebutuhan pokok serta gas elpiji melonjak berkisar 20 persen. Kecenderungan ini telah mengkhawatirkan banyak pihak sehingga mau tak mau pemerintah didorong untuk melakukan intervensi pasar guna mengendalikan harga pasar. Sayang, pemerintah tidak melakukan itu secara konsisten. Sebaliknya, sikap pemerintah malah memberi toleransi kenaikan harga sekitar 5-10 persen. Padahal, toleransi itu akan membuat blunder terhadap inflasi seperti yang dikhawatirkan banyak pihak, sebab akumulasi kenaikan harga-harga pada setiap hari-hari besar seperti Idulfitri berpotensi mendorong laju inflasi di atas kisaran 12-13 persen di penghujung 2008.

Sebenarnya, lonjakan harga bahan pokok pangan bisa diantisipasi pemerintah jauh-jauh hari. Toh, momen-momen tersebut sudah rutin terjadi setiap tahun sehingga lonjakan harga kebutuhan pokok seharusnya bisa dihindarkan. Artinya, pemerintah bisa mengantisipasi dan dilakukan suatu rumusan kebijakan yang komprehensif serta membuka ruang terhadap intervensi pasar.

Selama ini, pemerintah terjebak pada momen-momen hari besar yang melahirkan push cost sehingga antisipasinya sekadar pengumuman rutinitas tentang ketersediaan stok pangan dan kelancaran distribusi. Sementara itu, ketersediaan pangan dan distribusi logistik hampir selalu tidak akurat. Akibatnya, setiap kali menjelang hari raya, harga kebutuhan pokok selalu melambung tinggi.

Jadi, toleransi pemerintah atas kenaikan harga itu mencerminkan bahwa pemerintah tidak konsisten menjinakkan laju inflasi, serta tak peduli dengan kenyataan bahwa daya beli sebagian besar masyarakat sudah sangat rendah. Pemerintah boleh saja menerjemahkan kecenderungan sekarang sebagai inflasi musiman. Namun, pandangan itu tak lebih dari menyederhanakan persoalan. Padahal, inflasi bisa menimbulkan frustrasi sosial karena daya beli masyarakat terus terpuruk, karena lahirnya tekanan biaya (push cost).

Melihat kondisi saat ini, apabila toleransi pemerintah terhadap kenaikan harga pangan terus dilakukan, dikhawatirkan semangat menumbuhkan ekonomi kreatif untuk melakukan langkah bersama guna mengintervensi pasar dalam mengendalikan harga semakin jauh. Apalagi hingga satu pekan ini rata-rata kenaikan harga bahan pangan sudah mencapai kisaran 25 persen.

Ada pernyataan yang menarik agar Indonesia terus menaikkan suku bunga lagi untuk menghambat inflasi. Hal tersebut dikumandangkan IMF dalam laporan tentang Indonesia yang dikeluarkan di Washinton DC, atau dengan kata lain acungan jempol IMF untuk BI selaku mandor otoritas keuangan untuk terus memperkuat inflation targeting framework.

Hal ini sehubungan dengan Bank Indonesia yang pada awal Agustus ini kembali menaikkan bunga acuan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 9% setelah bank sentral melihat masih adanya tekanan inflasi dalam beberapa bulan ke depan.

Hingga Agustus, angka inflasi memang sudah sangat menjulang. Inflasi tahun kalender Januari-Juli 2008 mencapai 8,85%. Adapun, inflasi tahunan (year-on-year) Juli 2007-Juli 2008 sebesar 11,9%. Bahkan diperkirakan, pada akhir 2008 angka inflasi dapat menembus dua digit.

Semangat pencapaian kondisi makro ekonomi seakan terus dipompakan, dan matra uzur mengerek suku bunga ketika inflasi hadir seakan terus diawetkan. Meski kebijakan ini sungguh tak sedap untuk sektor riil, sampai saat ini inflation targeting menjadi ramuan tunggal ketika harga meningkat ke level yang lebih tinggi.

Berbagai empiris telah membuktikan mengerek suku bunga tinggi untuk membendung inflasi adalah sebuah kebijakan renta yang tidak lagi efektif. Mencari akar dari kenaikan harga adalah sebuah tindakan yang akan dapat menjinakkan inflasi tanpa menjadikan pihak lain sebagai tumbal.

Setidaknya, ada tiga penyebab inflasi. Pertama, inflasi akibat permintaan barang dan jasa lebih besar dari pasokan (demand push inflation). Banyaknya uang beredar di masyarakat, yang melebihi jumlah produksi barang dan jasa, merupakan pemicu inflasi jenis ini.

Inflasi jenis ini bisa memicu naiknya produksi, hingga keuntungan perusahaan naik. Namun, bila inflasi ini berkelanjutan, harga-harga barang lain serta harga biaya tenaga kerja juga akan ikut naik. Akibatnya, daya beli masyarakat akan turun.

Kedua, inflasi yang dipicu kenaikan biaya (cost push inflation) yang otomatis membuat biaya produksi naik dan harga-harga melejit.

Ketiga, imported inflation. Inflasi ini terjadi akibat biaya impor kita naik. Celakanya, komponen pangan impor kita memiliki porsi besar dalam ekonomi kita, maka kenaikan tersebut akan memicu inflasi.

Dengan mendiagnosis terjadinya inflasi tentu kebijakan yang diambil lebih efektif dan tepat sasaran, seperti saat ini ketika inflasi begitu jangkung melanda beberapa negara, seperti China dan India, yang selama ini ekonominya tumbuh cepat tanpa disertai inflasi tinggi, mulai kesulitan mengendalikan inflasi.

Inflasi di China dan India masing-masing 8,5% dan 7,7%, tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Bahkan di Vietnam lebih tinggi lagi diperkirakan tahun ini mencapai 18,2%.

Inflasi yang terjadi saat ini adalah fenomena global. Melambungnya komoditas pangan dan minyak menjadi biang kerok, harga kebutuhan pangan berlarian tak terkendali di pasaran global. Demikian juga dengan harga minyak, sehingga kejutan inflasi menyapa banyak negara, bahkan inflasi pun singgah ke negara kecil yang sangat terbuka terhadap ekonomi dunia seperti Singapura.

Singapura biasanya berhasil dalam mengendalikan harga meskipun terjadi guncangan ekonomi dunia. Sejak 1983, inflasi di Singapura hampir selalu di bawah 2%, kecuali pada periode 1990-1994 yang sempat berkisar 3%. Sekarang inflasi Singapura mencapai 7,5%.

Saat inilah saat yang paling tepat untuk menguji terapi penjinak inflasi. Dan tentu menelan racikan tunggal resep IMF tidak akan meredakan inflasi, karena hal ini hanya akan menambah beban pada ekonomi domestik dan memancing banjir aliran dana spekulatif jangka pendek.

Belajar dari Vietnam

Inflasi yang melanda Vietnam sangat tinggi. Meroketnya harga minyak dan solar adalah bidan dari inflasi di negara ini karena memang Vietnam merupakan salah satu negara yang memiliki kebergantungan besar pada impor BBM sebab kurangnya kapasitas produksi kilang-kilangnya.

Vietnam tercatat sebagai importir terbesar kedua di Asia untuk produk bensin dan solar. Kebijakan menerbangkan suku bunga memang dilakukan sebagai upaya mengerem inflasi, tetapi ada kebijakan yang langsung dapat dirayakan rakyatnya, yakni memutuskan untuk menurunkan harga BBM hingga 5,3%.

Keputusan untuk menurunkan harga BBM itu dilakukan 3 pekan setelah Vietnam mengumumkan kenaikan harga BBM sebesar 36% pada 21 Juli lalu.

Penurunan harga BBM dilakukan setelah harga minyak turun hingga ke level US$ 115 per barel.

Malapetaka itu akhirnya tiba juga. Inflasi Maret 2008 yang diduga lebih rendah daripada Februari 2008 ternyata justru sebaliknya: melambung ke angka 0,95%.

Secara keseluruhan, Triwulan I 2008 inflasi mencapai 3,41%. Angka itu sudah lebih separuh dari target pemerintah yang mematok inflasi 2008 sebesar 6,5%.

Jadi, tanpa ada keajaiban rasanya inflasi 2008 pasti akan terkerek lebih dari 7%. Bahkan, apabila inflasi dihitung year-on-year (Maret terhadap Maret), inflasi saat ini sudah mencapai 8,17%.

Jika ingin dibandingkan dengan tahun sebelumnya, inflasi Maret 2008 jauh lebih tinggi daripada Maret 2006 (0,03%) dan Maret 2007 (0,24%). Deskripsi itu menyimpulkan bahwa inflasi tiga bulan pertama 2008 ini merupakan yang terburuk pascakrisis ekonomi Indonesia, padahal sampai hari ini pemerintah masih belum melakukan penyesuaian (adjustment) kenaikan harga minyak ke pasar domestik (seperti yang dikerjakan pada Oktober 2005).

Kebijakan dan distribusi

Komposisi inflasi pada Maret 2008 tetap disumbangkan oleh komoditas pangan, kecuali beras. Setelah itu disusul makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar; serta sandang.

Komposisi donatur inflasi tersebut sebetulnya tidak mengalami perubahan yang berarti sejak Januari 2008. Menariknya, pemerintah sampai hari ini masih berkilah sebagian besar penyebab tingginya inflasi akibat kenaikan harga minyak dan komoditas pangan di pasar dunia.

Jika argumen itu diberikan pada Januari 2008, kita masih bisa menerimanya. Namun, saat ini penjelasan itu sulit dicerna karena harga pangan dan minyak mulai stabil, meskipun tetap pada level harga yang tinggi. Artinya, jika tidak ada faktor-faktor internal yang mengganggu, mestinya inflasi Maret 2008 lebih rendah dari pada Februari 2008. Hal ini bisa terjadi mengingat kenaikan harga minyak dan pangan internasional sudah diserap oleh inflasi Januari dan Februari 2008.

Tampaknya, mengurai inflasi saat ini dari pendekatan konvensional, yakni memisahkan inflasi sisi permintaan (demand-pull inflation) dan sisi penawaran (cost-push inflation) secara ketat, juga tidak banyak manfaatnya karena yang terjadi di lapangan jauh lebih kompleks dari itu. Fakta yang tidak bisa ditutupi, harga minyak dunia sudah stabil sejak Februari sehingga seharusnya tidak ada sumbangan inflasi lagi pada Maret 2008.

Hal yang sama juga terjadi pada komoditas pangan, bahkan beras sudah tidak menyumbang inflasi saat ini. Dengan demikian, penjelasan inflasi terjadi dari sisi penawaran sudah tidak kredibel lagi digunakan sebagai bahan penjelas.

Adapun inflasi dari sisi permintaan lebih tidak masuk akal lagi karena tidak ada pertumbuhan permintaan terhadap barang-barang penyumbang inflasi. Lonjakan permintaan sampai sekarang tidak terjadi, malah sebagian komoditas mengalami penurunan permintaan.

Di sini ada dua penerang yang mungkin bisa dijadikan pegangan mengenai fenomena inflasi kali ini. Pertama, kebijakan pemerintah yang serba- tanggung sehingga memunculkan ketidakpastian bagi masyarakat dan pelaku ekonomi.

Kebijakan pemerintah untuk mengonversi minyak tanah (mitan) ke gas (elpiji) jauh dari tuntas. Dalam level implementasi, persoalan yang muncul dari konversi tersebut sungguh sangat banyak, dari mulai distribusi, kualitas, sampai pasokan gas. Akibatnya, pemakai gas konversi kembali berbondong-bondong mengantre minyak tanah, entah karena pasokan gas yang tidak ada di pasar ataupun isu pemerintah yang tidak memasok minyak tanah lagi.

Kedua, persoalan serius dalam perekonomian nasional adalah distribusi barang yang tidak bagus dan pasar oligopoli yang terbentuk dalam rantai distribusi. Inilah yang terjadi dalam komoditas gula, kedelai, minyak goreng, dan lain-lain. Implikasinya, harga yang terbentuk di pasar tidak menggambarkan keseimbangan permintaan dan penawaran.

Inflasi dan ketimpangan

Dalam struktur ekonomi yang sehat, beban inflasi hampir merata menimpa seluruh penduduk, meskipun secara teoritis penanggung terberat inflasi adalah mereka yang berpendapatan tetap dan kaum penganggur (yang tidak memiliki pendapatan).

Namun, akibat karakter inflasi di Indonesia seperti yang dideskripsikan di atas sangat mungkin inflasi sekaligus menjadi sumber penyebab ketimpangan pendapatan yang lebih besar. Singkatnya, sumber penyumbang inflasi terbesar adalah komoditas pangan dan bahan makanan, padahal, sekitar 70-80% pendapatan orang miskin digunakan untuk mengonsumsi pangan. Jadi, pendapatan mereka benar-benar tergerus oleh karakter inflasi yang tidak ramah ini.

Berikutnya, penikmat inflasi adalah kaum saudagar pangan (produsen kakap, distributor, importir, dan lain-lain) yang memetik laba dari kenaikan harga komoditas tersebut. Petani (gurem) tidak menerima keuntungan karena nasib mereka yang telah diatur oleh pelaku di hilir itu.

Oleh karena itu, jika tidak ditangani dengan saksama, inflasi kali ini juga akan memperburuk tingkat kemerataan pendapatan, yang dalam beberapa tahun terakhir ini memang telah kian menganga.

Namun, yang mengherankan, dalam situasi seperti ini pemerintah (Departemen Pertanian) akan memilih kebijakan ekspor beras karena sekarang sedang panen raya (kelebihan produksi) dan insentif harga internasional yang sedang bagus (tinggi). Kebijakan ini, sekali lagi, sulit dinalar karena kelebihan produksi ini sifatnya hanya tentatif.

Pada bulan Juni-Juli nanti, ketika musim paceklik tiba, polanya produksi akan turun dan harga terkerek. Mestinya pemerintah berpikir jangka panjang dan tidak terjebak oleh godaan jangka pendek (harga beras yang tinggi di pasar internasional), sehingga jelas syahwat melakukan ekspor itu bukan merupakan opsi yang laik.

Jika blunder kebijakan itu tetap akan diambil, entah mesti dengan cara apalagi kita bisa mengingatkan pemerintah.

Bahkan, apabila inflasi dihitung year-on-year (Maret terhadap Maret), maka inflasi sekarang sudah mencapai 8,17%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, inflasi Maret 2008 jauh lebih tinggi daripada Maret 2006 (0,03%) dan Maret 2007 (0,24%).

Fenomena inflasi kali ini sangat menarik untuk dicermati. Sebab, terdapat gejala yang kian pasti bahwa sumber inflasi tersebut tidak lagi dalam area moneter maupun jumlah produksi dan harga internasional (khususnya komoditas pangan). Faktor-faktor nonmoneter inilah yang mesti diperiksa secara saksama.

Inflasi dan Kemiskinan

Inflasi kali ini pasti memukul golongan masyarakat miskin karena sumber utama inflasi berasal dari kenaikan harga pangan dan bahan makanan. Padahal, struktur pengeluaran masyarakat miskin sekitar 80% digunakan untuk konsumsi pangan. Tentu saja implikasi inflasi seperti sekarang akan memiliki dampak yang berlainan apabila sebagian besar penyumbang inflasi berasal dari nonpangan (misalnya barang elektronika). Jika itu yang terjadi, kaum miskin tidak terlalu terkena beban.

Dengan begitu, tanpa pengendalian inflasi atau mencari terobosan pemecahan lain, maka inflasi kali ini berpotensi menambah jumlah orang miskin baru. Di luar itu, inflasi sekarang juga tidak memiliki dampak peningkatan pendapatan terhadap petani meski harga komoditas pertanian sedang melesat. Hal itu terjadi karena komoditas pangan tersebut sudah tidak di tangan petani dan posisinya yang selalu marginal berhadapan dengan pelaku di sektor hilir.

Berikutnya, penyebab inflasi kali ini juga tidak bisa disederhanakan hanya karena kenaikan harga minyak dan komoditas pangan di pasar internasional. Sumber kenaikan harga itu dapat dipakai untuk menerangkan inflasi pada akhir 2007 dan awal 2008 -sebelum Maret-, tapi tidak sahih lagi pada saat ini. Sebab, sejak Maret 2008 sudah terdapat tendensi stabilitas harga komoditas di pasar internasional -meski tetap dalam kisaran harga yang tinggi- sehingga inflasi domestik mestinya sudah diserap sebelum Maret 2008.

Oleh karena itu, harga pangan domestik yang tidak menunjukkan gejala penurunan (setidaknya stabil) bukan lagi disebabkan oleh pergerakan harga internasional. Di sinilah perlu ditelusuri secara mendalam kelembagaan inflasi saat ini. Maksud kelembagaan di sini adalah koridor aturan main yang telah didesain, tetapi dalam implementasinya mengalami banyak gangguan.

Salah satu sebab yang paling mungkin adalah soal kelembagaan distribusi komoditas pangan (pertanian secara umum) yang tidak tuntas sampai sekarang. Kelembagaan distribusi komoditas pangan di Indonesia sangat oligopolis, di antaranya komoditas gula, kedelai, dan minyak goreng. Pelaku di sektor hilir (untuk minyak goreng juga terjadi di hulu) yang jumlahnya hanya segelintir inilah yang menguasai rantai distribusi sehingga dengan mudah dapat mengendalikan pasokan di pasar. Kekuatan pelaku distribusi ini sangat besar sehingga hanya pemerintah yang dapat meregulasi agar kontrol harga dan pasokan tidak lagi di tangan mereka.

Tetapi, desain regulasi itu bukan pada tataran teknis, seperti dengan membuat HPP (harga pokok pemerintah) atau penetapan harga dasar, melainkan juga membuka kesempatan pelaku ekonomi yang mau masuk ke rantai distribusi sehingga struktur pasarnya tidak lagi terkonsentrasi (oligopolistis).

Kebijakan Alternatif

Setelah memahami karakter inflasi semacam itu, sebetulnya kebijakan apa yang bisa disusun pemerintah (termasuk bank sentral/BI) untuk mengatasinya? Sejak beberapa tahun terakhir ini BI memang telah fokus menerapkan kebijakan panargetan inflasi (inflation targeting) dengan hasil yang cukup bagus.

Tapi, tampaknya BI harus berhitung ulang untuk memakai kebijakan tersebut pada situasi sekarang. Pertama, kondisi saat ini memperlihatkan bahwa penyumbang inflasi tidak lagi dalam ruang lingkup moneter, misalnya kenaikan pangan dan minyak, sehingga kemampuan BI menjadi sangat berkurang untuk mengendalikannya.

Kedua, BI sendiri sudah mulai kedodoran untuk mengendalikan inflasi inti (khususnya yang berasal dari kurs rupiah/dolar). Jadi, dalam posisi ini, untuk mengendalikan inflasi inti saja sebenarnya kesanggupan BI sudah mulai merosot. Mungkin, hal itu juga disebabkan persoalan internal, seperti kasus yang menimpa Burhanuddin Abdullah.

Menurut saya, dalam situasi ini mesti ada salah satu variabel ekonomi yang dikorbankan. Secara teoretis, memang tidak logis menurunkan BI rate di tengah situasi inflasi yang tinggi. Tapi, jika kita berpikir text-book, bisa jadi semuanya tidak akan tercapai.

Oleh karena itu, perlu dipikirkan untuk menurunkan BI rate yang nantinya akan ditransmisikan ke dalam penurunan suku bunga kredit. Harapannya, penurunan suku bunga akan mendorong investasi. Seterusnya, peningkatan investasi akan membuka lapangan kerja dan penambahan output. Pemerintah tinggal memberikan insentif agar investasi itu lari ke sektor padat karya (pertanian dan industri menengah/kecil) sehingga lapangan kerja yang dibuka menjadi lebih besar.

Jadi, kalaupun dengan kebijakan itu inflasinya tetap tinggi, akan bisa dikompensasi oleh kenaikan daya beli (akibat memperoleh pekerjaan). Kebijakan ini jauh memberikan kepastian ketimbang memaksakan pengendalian inflasi yang sulit dilakukan.