Menarik tajuk (rubrik Jati Diri) Jawa Pos, 3 Januari 2009 yang berjudul Angka-Angka Depkeu Yang Melegakan. Berdasarkan rilis yang dikeluarkan Depkeu 1 Januari lalu, memang capaian ekonomi kita cukup melegakan. Kinerja fiskal kita, khususnya sisi penerimaan, justru mengalami lonjakan. Realisasi penerimaan negara mencapai Rp 981 triliun, atau Rp 86 triliun (9,6%) di atas target APBN-P(erubahan) 2008. Pencapaian ini terutama didukung oleh tingginya penerimaan peRp ajakan yang mencapai Rp 658,7 triliun, yang berarti Rp 49,4 triliun (8,1%) di atas target APBN-P 2008.

Namun sayang, kinerja penerimaan ini tidak ditopang oleh kinerja di sisi belanja. Realisasi belanja negara mencapai Rp 985,3 triliun, atau Rp 4,2 triliun (0,4%) di bawah pagu APBN-P 2008. Implikasinya, defisit APBN 2008 juga jauh di bawah target. Realisasi defisit APBN-P 2008 hanya Rp 4,2 triliun (0,1% dari PDB) atau jauh di bawah target APBN 2008 Rp 94,5 triliun (2,1% dari PDB).

Di satu sisi, rendahnya defisit APBN ini menunjukkan kemandirian APBN kita dalam membiayai kegiatan sendiri. Meski demikian, kondisi ini juga menunjukkan terjadinya gejala paradoksal dalam kebijakan fiskal. Artinya, rendahnya defisit APBN justru berlawanan dengan realitas ekonomi yang semestinya membutuhkan defisit APBN yang lebih besar. Bagaimana penjelasannya?

Tingginya penerimaan APBN itu berarti fiskal kita menjadi semakin kontraktif, meski harus diakui, keberhasilan menggenjot penerimaan APBN (melalui pajak) juga merupakan bukti keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kinerja ekonomi. Ini mengingat, kinerja perpajakan memiliki korelasi positif dengan kinerja perekonomian, dalam hal ini ini pertumbuhan ekonomi.

Namun, dalam kondisi perekonomian yang sedang menghadapi ancaman krisis global, kebijakan yang kontraktif justru tidak baik karena akan membuat aktivitas ekonomi semakin terhambat. Terlebih lagi, di saat yang bersamaan, moneter kita juga kontraktif akibat tingginya tingkat suku bunga perbankan. Dalam situasi seperti saat ini, kebijakan fiskal yang ekspansif justru sangat diperlukan, terutama untuk mendorong sektor usaha (hulu dan hilir) sehingga semakin menggairahkan sektor riil, semakin banyak lapangan kerja, dan semakin tinggi daya beli masyarakat.

Karena itu, tingginya defisit APBN sesungguhnya tidak selalu menjadi hal yang buruk. Tingginya defisit APBN, sepanjang diimbangi dengan efektivitas pengeluaran, justru bisa menjadi berita gembira, karena dapat semakin menggairahkan perekonomian dan perluasan lapangan kerja. Fakta menunjukkan bahwa tingginya defisit APBN memang memiliki korelasi positif dengan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi, meskipun tidak selalu begitu.

Modal Berharga

Terlepas bahwa realisasi APBN 2008 masih menyisakan cerita paradoks, kalau kita cermati, sesungguhnya ada poin menarik dari APBN 2008 lalu. Defisit APBN 2008 memang rendah, karena realisasi belanja negara yang juga rendah. Di tengah rendahnya defisit APBN tersebut, ternyata pertumbuhan ekonomi 2008 cukup bagus, diperkirakan 6,2%.

Poin penting yang patut dicatat dari fenomena ini adalah efektivitas belanja negara kini sudah semakin baik. Artinya, alokasi pos-pos belanja negara yang terbatas tersebut kini sudah semakin tepat dan fokus pada target ekonomi yang ditetapkan.

Saya melihat bahwa prestasi ini merupakan modal berharga bagi kita dalam mengarungi perekonomian 2009 ini. Tahun ini diramalkan akan lebih sulit dibandingkan 2008. Perekonomian Indonesia diperkirakan terpukul dari sisi eksternal (terutama ekspor) karena berkurangnya permintaan dari luar negeri. Diperkirakan, dampak krisis global ini baru dirasakan setelah kuartal pertama 2009, sehingga wajar bila pertumbuhan ekonomi 2008 belum terlalu terusik.

Saya melihat bahwa ekspansi fiskal menjadi hal mutlak untuk dilakukan saat ini. Kita juga memiliki modal cukup untuk melaksanakan hal ini, baik dari sisi dana dan teknis. Dari sisi kesiapan dana, APBN 2008 mewariskan kelebihan pembiayaan Rp 51,3 triliun yang dapat dioptimalkan sebagai stimulus ekonomi pada 2009.

Dari sisi teknis, prestasi di bidang efektivitas pemanfaatan belanja pada APBN 2008, juga menjadi modal berharga untuk menajamkan sasaran program ekonomi. Kedua modal ini, bila dioptimalkan, tentu akan berguna untuk mengurangi efek negatif dari krisis global, terutama untuk mengompensasi kerugian dari sisi eksternal.

Reformasi Anggaran

Hanya memang, kita masih memiliki persoalan yang harus diselesaikan terkait upaya peningkatan ekspansi fiskal. Yaitu, bagaimana agar realisasi belanja negara semakin dapat ditingkatkan sehingga tidak menimbulkan gejala paradoks seperti yang terjadi pada APBN 2008.

Persoalan realisasi belanja negara adalah menyangkut kesiapan semua pihak. Mulai departemen, kementerian, lembaga negara, dan daerah sebagai pihak pengguna anggaran. Tak kecuali menyangkut kesiapan sistem penganggaran di Depkeu selaku pengelola anggaran dan pemegang kas negara. Meskipun setiap tahun kualitas realisasi belanja negara semakin meningkat, siklusnya belum merata setiap bulan sehingga butuh pembenahan.

Untuk mengatasi persoalan ini, memang reformasi anggaran menjadi mutlak dilakukan. Reformasi anggaran ini tidak hanya menyangkut pola penganggaran dan pelaksanaan anggaran di tingkat pemerintah (pusat dan daerah), namun juga menyangkut proses legislasi di DPR.

Kompleksitas cara pandang dan kebijakan suatu negara dalam konteks ekonomi global makin terbukti kuat dengan adanya krisis keuangan dunia kali ini. Meski krisis sekarang ini cukup ekstrem, baik dalam jangka waktunya maupun dalam momentum terpaannya, tidak sedikit negara yang masih percaya diri bahwa mereka akan bebas dari krisis ini.

Krisis yang ternyata sudah menyeret Amerika ke dalam resesi sejak Desember 2007 tersebut awalnya bermula dari runtuhnya kartu domino subprime mortgage dan kemudian diperparah oleh tidak di-bail-out-nya Bear Stern dan Lehman Brothers.

Menyadari parahnya kemungkinan spill-over effect yang bakal terjadi dari Wall St ke Main St (baca: ekonomi riil), Departemen Treasury AS mengambil langkah-langkah strategis dengan cepat. Salah satu yang amat signifikan tapi tak banyak diketahui publik adalah AS membrifing sejumlah negara mengenai apa yang terjadi serta prakiraan konsekuensinya.

Awal tahun ini, semua pimpinan tertinggi G-8 mendapat giliran pertama untuk memperoleh informasi dan dokumen penting itu. Selanjutnya, April-Mei, Australia dan sejumlah negara lain dalam G-20 mendapat giliran yang sama.

Pesan utama dalam dokumen rahasia tersebut adalah dunia tidak lagi menghadapi ancaman inflasi tinggi karena ekspansi ekonomi selama ini. Tapi, dunia justru sedang menghadapi kontraksi ekonomi yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan, sejumlah negara akan mengalami resesi akut.

Efek kebijakan yang diambil sejumlah negara penguasa ekonomi dunia segera setelah brifing itu hanya berkonsentrasi pada satu hal. Yaitu, menjaga pertumbuhan ekonomi dan kekuatan daya beli konsumen.

Secara riil, kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk penurunan suku bunga secara agresif dan alokasi dana stimulus untuk konsumen yang cukup besar. Semua itu tidak lepas dari upaya untuk menjaga agar detak perekonomian tetap berjalan.

Semua negara yang mendapat info tersebut juga mempersiapkan Plan B berupa model klasik ekonomi Keynessian dalam bentuk belanja pemerintah sebagai the last resort, meski harus menanggung defisit anggaran yang tidak kecil.

Suka atau tidak, aksi ekonomi terkoordinasi itu tidak bisa dilepaskan dari jargon yang masih berlaku dalam ranah keuangan dan ekonomi dunia hingga sekarang ini. Yaitu, when America sneezes, the world will catch flu.

Terlepas dari bagaimana cara AS menyeleksi negara yang dianggap perlu dilibatkan dalam koordinasinya, yang pasti mayoritas pemerintahan masih tetap serius mengawasi inflasi dan ironisnya seperti katak dalam tempurung tidak tahu bahwa sekarang ini ancaman kemungkinan terjadinya deflasi justru lebih besar.

Indonesia tidak sendirian dalam kelompok ini. Brasil yang perekonomiannya lebih besar daripada kita masih mempertahankan bunga 12,5 persen dengan alasan untuk memerangi inflasi. Dalam kasus BI, alasan awalnya sama dengan Brasil, tapi sekarang berdalih menjaga nilai tukar rupiah agar tidak melemah lebih lanjut.

Kapitulasi dan Carry Trade

Secara fundamental dan teknikal ekonomi, ketakutan Indonesia sebenarnya tidak berdasar sama sekali. Selama krisis ini, hampir semua mata uang terdepresiasi rata-rata 34 persen terhadap USD, sedangkan rupiah masih di bawah 30 persen. Situasi itu juga tidak lepas dari adagium klasik USD sebagai safe heaven dalam situasi tidak menentu, meski nilai riil USD saat ini sebenarnya tidak lebih baik daripada dolar Zimbabwe.

Karena delapan mata uang benchmark terdepresiasi, seluruh mata uang dunia yang pasti terkait secara ekonomi dengan satu atau semua mata uang tersebut mengalami nasib yang sama. Hanya yen satu-satunya mata uang yang justru kuat dalam krisis ini, bahkan terkuat dalam 13 tahun terakhir terhadap USD.

Kuatnya yen merupakan fenomena yang dikenal sebagai carry trade dalam pasar keuangan dunia. Ide dasar konsep itu adalah jual (short) yen dan beli (long) mata uang lain dengan yield bunga tinggi. Jadi, investor dan trader memanfaatkan selisih suku bunga untuk mendapatkan keuntungan.

Risiko utama dalam carry trade ini adalah fluktuasi nilai tukar yang bisa jadi lebih besar dari selisih suku bunga yang diperoleh. Karena itulah yen sangat kuat. Sebab, para investor Jepang (lebih dari 50 persen adalah ibu RT) memilih aman dan keluar dari pasar untuk sementara, yang termanifestasi dalam tingginya posisi beli/long yen.

Para pemegang yen tahu benar bahwa mereka tidak bisa berharap banyak dari suku bunga BOJ. Jadi, mereka mencari alternatif peluang keuntungan pada mata uang lain. Tapi, mereka juga sangat awas sekarang ini karena The Fed menetapkan suku bunga (0-0,25 persen) yang hampir identikal dengan BOJ sebesar 0,1 persen.

Ramifikasi jangka pendek mata uang dunia akan menarik untuk dicermati. Sebab, dua mata uang terkuat dunia bersiap-siap menggelontorkan triliunan yen dan USD kembali ke pasar memanfaatkan keuntungan carry trade.

Indikasinya makin kuat belakangan ini karena sejumlah indikator di pasar keuangan dunia menunjukkan tanda semakin dekatnya kapitulasi. Ini adalah kondisi di mana jumlah short seller menurun tajam atau hampir tidak ada. Bila itu terjadi, pasar modal akan stabil naik lagi dan mata uang kuat akan terdepresiasi menuju ekuilibrium nilai tukar baru. Akankah rupiah menjadi sasarannya?

Stabilitas Perekonomian

Saat ini bukan waktunya lagi berandai-andai dan berpolemik soal kebijakan BI rate dan kebijakan ekonomi pemerintah. Kita perlu tindakan bernas, terkoordinasi, dan terukur untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah juga perlu mempersiapkan Plan B, prakiraan dampak terburuk yang bakal terjadi dan antisipasinya.

Antisipasi langkah-langkah itu perlu dilakukan secara seksama. Mengingat, kecepatan dan kedalaman rentetan gerbong resesi yang menerpa kali ini sungguh di luar proyeksi terburuk IMF, Bank Dunia, dan Departemen Treasury AS selama ini.

Ketika AS dan Eropa lumpuh, sedangkan macan Asia (Jepang, Tiongkok, India, dan Korea) sudah tidak bisa diandalkan, gambaran nyata yang bakal dihadapi Indonesia semakin jelas. Dilihat dari sisi mana pun, mitra dagang utama Indonesia saat ini lebih berkonsentrasi pada ekonomi mereka sendiri dengan mengurangi permintaan ekspor dari Indonesia.

Sampai sebulan lalu, para ekonom domestik masih optimistis bahwa dampak krisis kali ini tidak separah krisis 1997/1998. Sekurangnya optimisme itu dibangun dari tiga argumen. Pertama, krisis 1997 ditandai oleh kerapuhan struktur keuangan korporasi dan pemerintah yang memiliki banyak utang (luar negeri).

Celakanya, sebagian utang tersebut jatuh tempo saat krisis terjadi, padahal nilai kurs rupiah (terhadap dolar AS) sudah sangat merosot. Sebaliknya, sekarang situasi keuangan perusahaan dan pemerintah lebih bagus daripada satu dasawarsa lalu.

Kedua, fundamental ekonomi saat ini juga lebih kuat daripada 1997/1998. Misalnya, dilihat dari pertumbuhan ekonomi, cadangan devisa, jumlah utang luar negeri, dan lain-lain. Ketiga, krisis kali ini hanya bersumber dari pasar modal, sehingga tidak terlalu berpengaruh pada sektor riil. Itu berbeda dari sepuluh tahun lalu yang dipicu penurunan nilai tukar, sehingga sangat dekat dengan sektor riil.

Perang Ekonomi

Tampaknya, hari-hari ini optimisme tersebut harus ditelan karena perkembangan krisis benar-benar dramatis, khususnya di negara-negara maju. Pasar saham di luar negeri tidak kunjung pulih (rebound), meski serangkaian kebijakan sudah diambil.

Bahkan, tingkat suku bunga panduan, seperti Fed rate yang telah diturunkan ke level sangat rendah tidak kunjung menolong keadaan. Pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral sudah digelar, termasuk G-20 dan APEC. Tapi, respons perbaikan benar-benar lamban, untuk tidak menyebut justru kian buruk.

Korporasi investasi dan keuangan raksasa dunia hampir tiap hari mengumumkan kebangkrutannya. Bahkan, perusahaan otomotif terbesar dunia, seperti General Motors, yang tidak pernah dibayangkan akan ambruk sekarang malah sedang mempertimbangkan untuk pailit. Pemutusan hubungan kerja terjadi di mana-mana, merayap dari satu korporasi ke perusahaan lain.

Situasi yang sama dijumpai di Indonesia. Sampai akhir Oktober 2008, saat krisis boleh dikatakan bisa diisolasi pada pasar modal, perusahaan yang ambruk diidentifikasi hanya yang memiliki intensi tinggi terhadap pasar modal, khususnya korporasi pertambangan.

Tapi, begitu krisis menjalar ke nilai tukar, perusahaan yang sesak napas bertambah banyak. Itu ditambah kebijakan pemerintah yang sangat ketat dengan menaikkan BI rate, sehingga menjadi palu godam bagi pertumbuhan sektor riil.

Kedua kondisi tersebut, yakni turunnya nilai tukar rupiah (yang mencapai Rp 12.000/dolar AS) dan kenaikan BI rate, membuat sektor riil goyah melalui dua jalur. Pertama, penurunan nilai tukar menyebabkan perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor menjadi kewalahan meneruskan produksi. Kejadian itu menimpa banyak sektor industri pengolahan. Kedua, kenaikan BI rate menyebabkan investasi macet dan daya beli konsumen merosot akibat tingginya bunga kredit.

Lebih parah, perusahaan yang selama ini berorientasi ekspor juga kelimpungan akibat perlambatan ekonomi dunia. Minggu lalu, saat saya berbicara dalam sebuah sesi seminar yang juga dihadiri Sekjen Apindo, diceritakan bahwa industri sekarang mengalami penundaan, pembatalan, dan penghentian order dari luar negeri.

Para pengusaha juga semakin bingung untuk merencanakan usaha karena kurs rupiah bergerak liar tanpa kepastian. Hal tersebut membuat masa depan dunia usaha benar-benar gelap karena pasar internasional berhenti berdenyut dan pasar domestik juga kian lemah daya belinya.

Secara diam-diam, sebagian usaha kecil dan menengah telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sudah ada perusahaan besar yang mendaftarkan untuk mem-PHK karyawannya. Para ekonom sudah membuat kalkulasi, pada 2009 diperkirakan terjadi PHK sekitar 500 ribu hingga satu juta tenaga kerja. Inilah perang ekonomi yang sedang dihadapi hari-hari ini.

Instrumen Fiskal

Menghadapi situasi ini, sebetulnya pemerintah telah mengambil kebijakan yang cukup banyak. Namun, efektivitasnya menimbulkan pertanyaan besar. Operasi pasar terhadap penurunan rupiah sudah menghabiskan sekitar USD 8 miliar tanpa hasil menggembirakan, sehingga malah membuat cadangan devisa anjlok ke level USD 51 miliar.

Masyarakat masih ramai-ramai memborong dolar, sesuatu yang sebetulnya sulit diterima akal sehat karena negara produsen uang tersebut saat ini sedang sekarat.

BI telah membatasi permintaan valuta asing sejak dua minggu lalu, khususnya bagi kepentingan noninvestasi/nontransaksi. Tapi, tampaknya, kebijakan tersebut perlu didukung penerapan rezim nilai tukar tetap (fixed exchange rate). Kebijakan tersebut mungkin tidak populer. Tapi, dalam situasi seperti sekarang, pilihan-pilian kebijakan amat terbatas, sementara penerapan floating exchange rate terbukti tidak banyak menolong keadaan.

Sementara itu, bagi sektor riil, ruang kebijakan yang dimiliki juga tidak kalah sempit. Pemerintah praktis hanya memanfaatkan anggaran negara (APBN). Sebab, semua sektor privat nyaris melemparkan handuk putih.

Karena itu, pemerintah harus jujur dan cerdas menggunakan instrumen fiskal untuk memulihkan perekonomian. Pertama, kebijakan fiskal dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan "konvensional" berupa padat karya, khususnya menampung tenaga kerja yang mengalami PHK dan para penganggur lainnya.

Kedua, mengalokasikan sebagian besar anggaran fiskal untuk merevitalisasi sektor industri serta pertanian yang akan berimplikasi terhadap penyerapan tenaga kerja dan membatasi pembengkakan jumlah kaum miskin.

Bermula dari kredit macet sektor perumahan (subprime mortgage), ekonomi Amerika terguncang karena tiba-tiba krisis merambah ke pasar uang. Nilai dolar AS merosot tajam. Saham-saham di Bursa Saham Amerika jatuh bangun bak roller coaster. Jatuhnya valuasi saham di AS memicu penurunan harga saham di seluruh dunia. Para investor panik, khawatir nilai saham mereka akan rontok. Sehingga, mereka cepat-cepat memindahkan asetnya ke bentuk investasi paling aman, yaitu US Treasury-Bills, obligasi pemerintah, dan emas.

Pengalihan investasi ke komoditas tambang dan pertanian membuat harganya melesat tajam sehingga menimbulkan gelombang inflasi. Situasi makin kompleks. Tiba-tiba pasar saham Amerika, simbol agung neoliberalisme, dinaungi awan hitam. Lehman Brothers dan Merrill Lynch mengakui bangkrut.

Sejumlah raksasa korporasi keuangan, lembaga sekuritas, dan penjamin kredit rontok satu per satu, mulai Bear Stearns, Fannie Mae dan Freddie Mac, IndyMac, hingga American International Group (AIG). Pasar saham global ikut-ikutan kolaps. Spiral panic selling menjalar ke mana-mana. Itu terjadi karena pemegang saham asal Negeri Paman Sam secara membabi buta menjual saham mereka.

Koreksi terhadap Liberalisme

Peristiwa tersebut mengingatkan orang pada great depression sekitar 1930-an. Setelah kejadian Kamis kelabu itu, sistem liberalisme -yang mengagungkan pasar ketimbang negara- dikoreksi tajam. Adalah John Maynard Keynes yang menggeledah kesalahan-kesalahan asumsi liberalisme klasik. Pasar yang dibiarkan bebas bergerak tanpa intervensi negara, menurut dia, tidak akan menemukan titik equilibrium-nya.

Keyakinan kaum liberalis bahwa tanpa campur tangan negara pasar dalam jangka panjang akan menciptakan titik keseimbangannya sendiri disanggah Keynes. Menurut dia, in the long run we are all dead (dalam jangka panjang kita semua akan mati). Kita akan mati sebelum pasar dapat mewujudkan hukum keseimbangannya.

Karena itu, sebelum semua orang tergeletak di liang kubur, negara harus bertindak. Caranya, negara harus membuat proyek-proyek yang bisa menyerap tenaga kerja dan menjalankan investasi sosial.

Dari peristiwa great depression, pendulum paradigma ekonomi bergeser, dari liberalisme klasik ke manajemen makroekonomi Keyneysian. Negara-negara yang terpengaruh gagasan Keynes membentuk welfare state di Eropa. Pada 1970-an, seiring dengan membubungnya inflasi, merosotnya pertumbuhan ekonomi, membengkaknya pengangguran, defisit sektor publik, dan krisis minyak, Keynesianisme diserang sebagai biang terjadinya krisis ekonomi.

Adalah Friedrich Von Hayek dan Milton Friedman dari Chicago School yang kembali menghidupkan ajaran-ajaran liberalisme klasik Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1823), dan Herbert Spencer (1820-1903) ke dalam ideologi "kanan baru" (new right). Ideologi tersebut kemudian dikenal sebagai neoliberalisme.

Keberhasilan Hayek dan Friedman dalam mendorong gelombang pengingkaran masal terhadap paradigma Keyneysian telah menganugerahi keduanya hadiah Nobel berturut-turut pada 1974 dan 1976.

Debut neoliberalisme melejit karena ditopang oleh rezim Reagan-Tatcherisme di Amerika dan Inggris. Salah satu revolusi yang dilancarkan dua kampiun neolib tersebut adalah liberalisasi pasar uang yang digalakkan besar-besar sejak 1970-an. Lembaga semacam New York Stock Exchange dan London Stock Exchange kemudian terbentuk di mana-mana.

Dalam tren baru itu, uang bukan lagi sekadar alat untuk menopang transaksi komoditas, melainkan sudah menjadi komoditas itu sendiri. Akibatnya, ketika krisis keuangan terjadi di jantung pasar uang dunia, tidak ada satu pun negara yang kebal krisis.

Krisis telah mengetatkan likuiditas karena dana-dana dari emerging market, yang berupa valuta dolar, dilarikan ke Negeri Paman Sam dan disimpan di US-T Bills. Suasana histeria yang sebagian sengaja diciptakan oleh para pialang saham turut menyumbang dalam terjadinya koreksi tajam indeks di bursa dunia.

Kembalinya Keynesianisme?

Ketika krisis ekonomi Amerika bermula dari krisis pasar uang, secara sangat kebetulan hadiah Nobel Ekonomi 2008 jatuh kepada seorang profesor ekonomi Keynesian, Paul Krugman. Dia adalah profesor ekonomi di Princeton University, AS. Dia dikenal dengan kritik-kritik tajamnya terhadap kebijakan Presiden George W. Bush yang ditudingnya telah membawa rakyat ke arah bencana ekonomi dan kebejatan moral.

Krisis finansial global yang terjadi sekarang, menurut Krugman, disebabkan kita menciptakan sistem keuangan yang tak terkendali. Pada 1999, dalam bukunya yang berjudul The Return of Depression Economics, Krugman meramalkan terjadinya krisis akibat liberalisasi yang tidak terbatas. Dia berkata, "The world economy has turned out to be a much more dangerous place than we imagined."

Dalam bukunya yang lain, The Great Unraveling (2004), Krugman menyatakan bahwa krisis ekonomi dipicu oleh munculnya ekonomi gelembung (bubbles economy) akibat tujuh mental investor yang merusak. Yaitu, mereka yang berpikir jangka pendek (think short term), rakus (be greedy), percaya bahwa banyak orang lain bodoh (believe in the greater fool), bermental kerumunan (run with the herd), gampang menyederhanakan masalah (overgeneralize), mengagungkan tren (be trendy), dan gemar memainkan uang orang lain (play with other people's money).

Rontoknya pasar saham menunjukkan betapa rapuhnya fondasi kapitalisme Amerika Serikat dengan Wall Street sebagai pilar utamanya. Krisis terjadi akibat kombinasi dari moral hazard di kalangan industri keuangan Wall Street serta sikap menutup mata otoritas pasar finansial, moneter (Fed), dan pemerintah yang selama ini "diam-diam" bermain api dengan para pialang saham.

Krisis keuangan di Amerika Serikat (AS) saat ini bisa dikatakan sebagai krisis terbesar setelah great depression pada era 1930-an. Akibat krisis sub prime mortgage yang terjadi sejak 2007 itu, sejumlah lembaga keuangan di dunia bangkrut. Hingga kini, kerugian tersebut diperkirakan mencapai USD 650 miliar. Bahkan, oleh IMF, kerugian itu bisa mencapai USD 1 triliun. Kerugian tersebut tentunya belum memperhitungkan kerugian ekonomi, seperti kerugian yang dialami perusahaan-perusahaan di bidang perdagangan, manufaktur, perumahan, dan lain-lain.

Secara makro, kerugian yang ditimbulkan oleh dampak krisis di AS terlihat dari turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi dunia. Rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi dunia itu tentunya akan sangat berpengaruh kepada sektor riil di negara yang memiliki portofolio ekonomi yang besar dengan AS dan negara-negara yang terkena dampak secara signifikan dari krisis di AS tersebut. Pertanyaannya, bagaimana Indonesia?

Transmisi Krisis

Tak bisa dielakkan, krisis di AS ini jelas akan memberikan dampak negatif kepada Indonesia. Tinggal persoalannya, seberapa besar dampaknya sangat bergantung kepada bagaimana kita merespons krisis tersebut. Secara teori, krisis di AS itu akan berpengaruh kepada Indonesia melalui tiga jalur atau transmisi: (i) perdagangan atau ekspor impor; (ii) pasar keuangan; dan (iii) fiskal.

Melalui jalur perdagangan, krisis AS akan memengaruhi neraca perdagangan (ekspor impor kita). Sesungguhnya, rasio ekspor kita terhadap produk domestik bruto (PDB) relatif rendah, sekitar 30 persen. Itu artinya, sebagian besar PBD kita berasal dari domestik, terutama konsumsi masyarakat karena pasar domestik kita sendiri sangat besar dan sedang tumbuh. Dan, itu berarti, secara teori, dampak krisis AS terhadap perdagangan kita relatif kecil.

Terlebih lagi, dalam beberapa tahun terakhir ini, perdagangan kita telah terdiversifikasi ke berbagai negara sehingga porsi ekspor kita ke AS dan negara-negara utama yang terkena krisis, seperti Eropa dan Jepang, sudah berkurang.

Namun, tetap saja dampak krisis ini perlu diantisipasi sejak dini. Sebab, bila AS mengalami krisis, negara-negara lain juga akan terkena dampaknya. Dan, itu berarti pasar alternatif ekspor kita juga akan terganggu, meskipun tidak sebesar pasar AS (dan juga Eropa dan Jepang).

Selain itu, krisis di AS akan menyebabkan negara-negara yang kehilangan pasar AS bakal mencari pasar ekspor baru yang tentunya akan meningkatkan kompetisi antarnegara. Bukan hanya itu, Indonesia sendiri bisa kebanjiran barang-barang impor manakala harga dan kualitas produk kita kalah kompetitif dibandingkan dengan barang-barang dari negara lain.

Dari jalur keuangan, kita berpotensi mengalami penurunan capital inflows, terutama dari investasi portofolio. Situasi ini memang dilema. Sebab, Indonesia masih belum menjadi tempat yang atraktif bagi investasi langsung (foreign direct investment/FDI). Pasar keuangan Indonesia dipaksa harus berkompetisi dengan negara-negara maju untuk memperebutkan kapital dan likuiditas. Dengan demikian, jika kepercayaan tidak terpelihara dengan baik, rupiah dan pasar modal menjadi tidak terkendali yang lambat laun akan memengaruhi kinerja sektor riil.

Sementara itu, dari jalur fiskal, bila krisis AS diikuti dengan peningkatan harga komoditas (minyak dan pangan), jelas akan menimbulkan beban tambahan bagi fiskal (APBN). Fakta menunjukkan bahwa APBN kita relatif lebih rentan bila harga minyak naik. Beruntung, ketika situasi ekonomi AS sedang memburuk, harga minyak justru turun signifikan (sekitar 40 persen) dan kini di level USD 70-an per barel.

Selain itu, terjadinya kompetisi dalam rangka menarik kapital dan likuiditas, maka biaya untuk mendapatkan pembiayaan APBN melalui penerbitan surat utang negara menjadi lebih mahal. Di samping itu, bila kurs rupiah melemah terlalu dalam, itu akan menyebabkan tambahan biaya bagi APBN ketika harus memenuhi kewajiban luar negerinya.

Antisipasi

Berdasarkan analisis di atas, meski dampak krisis di AS saat ini belum terlalu signifikan, tetap perlu diantisipasi dengan cepat. Upaya melokalisasi dampak krisis keuangan AS perlu dilakukan agar tidak meluas ke sektor riil. Sebab, bila kita terlambat mengantisipasinya, bisa jadi krisis keuangan ini akan berkembang menjadi krisis ekonomi. Dan, bila kepentingan politik sudah masuk, hal ini bisa menjadi krisis sosial politik, seperti yang terjadi pada era 1997-1998.

Pemerintah sendiri, tampaknya, cukup sigap mengantisipasi segala kemungkinan ini. Pemerintah, misalnya, untuk mengamankan sektor perbankan, melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), telah meningkatkan jumlah jaminan dana nasabah dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar.

Pemerintah juga meminta DPR menyetujui UU atau Perpu Jaring Pengaman Sektor Keuangan. Sementara itu, Bank Indonesia (BI) juga telah melonggarkan likuiditas dengan diturunkannya giro wajib minimum dan melonggarkan likuiditas valas di pasar.

Tentunya, langkah-langkah tersebut masih perlu dikembangkan dengan memberikan dukungan konkret kepada sektor riil. Misalnya, pemerintah perlu memfasilitasi pengembangan pasar alternatif terhadap komoditas ekspor yang saat ini tertekan akibat krisis di AS dan pasar ekspor utama lainnya. Pemerintah juga perlu menjamin kelancaran transportasi dan logistik, baik bagi arus barang di dalam negeri maupun ekspor. Sebab, faktanya, saat ini biaya transportasi (khususnya ekspor impor) sudah mulai merangkak naik.

Pemerintah dan BI harus tetap berupaya mempertahankan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang sehat. Sebab, NPI yang sehat sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor dan pelaku usaha. Caranya, misalnya, menekan defisit neraca transaksi berjalan atau bahkan bisa surplus dengan cara meningkatkan ekspor serta mengurangi kebergantungan sektor jasa kita kepada luar negeri. Langkah-langkah menarik FDI yang lebih besar juga harus dilakukan secara intensif.

LUPAKAN sejenak hiruk pikuk pasar finansial saat ini. Matikan dulu saluran televisi CNBC atau Bloomberg Anda karena hanya bikin pusing membayangkan ekonomi dunia yang hampir ambruk.

Khawatir sedikit boleh-boleh saja. Kita yang tak punya koleksi saham, obligasi, dan reksa dana juga boleh cemas. Setidaknya, kalau industri keuangan hancur, dana pensiun kita bisa terancam. Kalau perusahaan asuransi yang kita percaya bangkrut, terpaksa harus merogoh kantong sendiri untuk berobat.

Tapi, lupakan sejenak kecemasan itu. Kalau kita masih muda, pensiun masih jauh. Jika sudah tua, dana pensiun Anda tak akan tergerus habis dengan guncangan enam bulan terakhir ini. Kalau asuransi kita cangkok dengan unit link dan kini tekor, toh uang itu kita tanam untuk jangka panjang.

Kalau berinvestasi di saham, obligasi, dan reksa dana, memang boleh lebih ketir-ketir. Sebab, saat sedang enak-enak makan siang, tiba-tiba kekayaan bisa menguap. Tapi, mari kita alihkan prespektif berpikir kita. Untuk punya saham, setidaknya kita punya "uang lebih" Rp 10 juta untuk membuka rekening di sekuritas. Praktiknya, uang yang kita alokasikan untuk membuka rekening jauh lebih tinggi daripada itu. Untuk mengoleksi saham, Rp 100 juta - setara sekitar 50 kali gaji PNS golongan IIA- masih terlalu kecil.

Setoran awal reksa dana memang ada yang cuma Rp 500 ribu. Tapi, jarang sekali ada yang membuka reksa dana kurang dari Rp 5 juta. Kalau membeli obligasi negara ritel yang dijual Menkeu Sri Mulyani, setidaknya kita punya uang lebih Rp 5 juta. Sebelum mengoleksi portofolio, pasti kita lebih dulu punya deposito dan tabungan yang setara dengan setidaknya tiga bulan gaji.

Artinya, orang-orang yang kini khawatir portofolionya jeblok adalah yang punya uang lebih! Nah, dulu, saat investasi di pasar modal sedang menjadi primadona, banyak yang prihatin karena banyak orang berduit yang enggan berinvestasi ke sektor riil.

Orang kaya lebih suka beternak uang di portofolio yang menjanjikan keuntungan besar. Tanpa harus berurusan dengan perizinan, pungli, dan berhadapan dengan aparat pajak. Kalau berinvestasi di sektor riil, juga harus repot mengelola tenaga kerja. Bahkan, ikut mengurusi istri dan anaknya jika sakit. Repot.

Pelajaran Berharga

Tapi, guncangan di pasar modal memberi kita pelajaran berharga. Dogma bahwa uang bisa berbiak sendiri jelas menyalahi prinsip bahwa ekonomi harus ditunjang produktivitas. Jika nilai aset portofolio melejit lebih tinggi dibandingkan dengan kegiatan ekonomi itu sendiri, hanya akan menjadi gelembung yang menunggu waktu untuk pecah.

AS sudah memberikan contoh nyata. Pengangguran pun bisa mendapatkan kredit rumah. Kreditnya dibungkus rapi, dijual ke pasar. Lalu, gagal bayar. Dibungkus lagi menjadi surat utang yang lebih menarik. Tapi, meskipun lembaga pemeringkat memberikan rating AA+ sekalipun, selama kredit tidak dibayar, ya tetap tak ubahnya sebagai surat utang sampah. Itu yang menjadi racun bank-bank investasi raksasa yang kolaps.

Jadi, kalau kita punya uang, mulailah beralih ke sektor riil. Sebagian saja. Tak perlu menjual semua saham untuk beralih. Seorang teman, wartawan juga, memulai jualan makanan di salah satu perkantoran di Jakarta dengan modal awal kurang dari Rp 10 juta. Memang, belum untung besar. Tapi, dia sudah bisa mempekerjakan dua karyawan. Ekonomi bergerak. Nyata.

Anda, atau teman Anda, mungkin ada yang gagal bertanam modal di sektor riil. Bisa jadi karena belum beruntung. Tapi, masalah paling utama memang belum ada niat baik dari pemerintah untuk memperhatikan sektor riil ini.

Tanya saja bos-bos BUMN. Untuk ekspansi, mereka harus bolak-balik menyelesaikan rencana bisnisnya. Tak mudah untuk langsung disetujui menteri BUMN. Karena ekspansi butuh dana, itu mengurangi laba yang menjadi dividen untuk disetor ke APBN.

Tapi, berapa waktu untuk memberikan lampu hijau bagi BUMN menggunakan dana internalnya untuk buy back saham demi menjaga pasar modal agar tidak jeblok? Hitungan hari! Padahal, kalau buy back tidak efektif, hanya akan menguap begitu saja.

Mana adilnya? Dana asing minggat, pulang sudah merealisasikan keuntungan, kini BUMN disuruh kerja bakti mengangkat harga saham. Padahal, kalau Telkom menggunakan dananya untuk membangun jaringan Flexi di Papua, itu akan menggerakkan ekonomi di sana.

Kita berdoa semoga sepuluh langkah Presiden SBY untuk mengatasi krisis keuangan benar-benar bisa dilaksanakan. Kalau dicermati sepuluh langkah itu, pemerintah memang (seperti sedang) berupaya menggerakkan sektor riil. Misalnya, karena neraca modal tak lagi bisa menopang neraca pembayaran Indonesia, neraca perdagangan dikuatkan dengan berusaha menggenjot ekspor.

Peraturan Pemerintah No 62/2008 tentang insentif pajak penghasilan bagi usaha di sektor tertentu dan di daerah tertentu sudah diteken. Itu adalah revisi aturan lama di PP No 1/2007 yang paling ditunggu dunia usaha. Pembahasannya sangat berbelit. Tapi, entah kebetulan atau apa, PP itu diteken 6 Oktober, saat pasar modal sudah terperosok makin dalam.

Ada empat insentif pajak dalam PP itu. Jika digabungkan, pengguna fasilitas itu bisa tidak membayar pajak penghasilan hingga 5 tahun sejak investasi ditanam. Ada 23 bidang usaha dan 15 bidang di daerah tertentu yang mendapatkan insentif. Salah satu di antaranya membuka perkebunan mangga seluas 500 hektare di Jawa Timur.

Derap gejolak pasar keuangan global, rupanya, telah benar-benar menyapa kita, kondisi bursa yang lesu darah beberapa waktu terakhir. Semakin sempurna demam yang melanda bursa dengan penghentian perdagangan pada sesi awal pada Rabu (8/10/2008).

Krisis keuangan dunia, rupanya, telah memakan korban. Dan, berbagai jurus yang telah disiapkan pemerintah dalam menghadapi petaka ekonomi tersebut terasa bisu menghadapi ujian awal rontoknya indeks harga saham.

Karena itu, otoritas bursa mengeluarkan jurus langka yang belum pernah diterbitkan. Yakni, menghentikan kegiatan pasar modal hingga waktu yang tidak ditentukan.

Tentu saja tindakan itu dapat diilustrasikan sebagai alarm bencana melanda gelanggang saham kita. Bila hal tersebut dimaksudkan sebagai ramuan memulihkan kepanikan pasar, tentu tujuan itu akan tergelincir. Penghentian perdagaangan justru akan semakin mengobarkan kepanikan.

Bila kita lacak pada awal tahun tikus ini, IHSG masih mengalun cukup merdu pada level 2.700-an. Tapi, pada penutupan mendadak sesi pertama perdagangan Rabu lalu, indeks roboh hingga melorot ke titik 1.451,669, tersungkur 168,052 poin atau 10,38 persen. Level indeks itu merupakan yang terendah sejak September 2006. Secara akumulasi, dalam tiga hari pada pekan ini, indeks turun di atas 20 persen.

Pasar modal adalah salah satu potret kondisi perekonomian. Dari sketsa kondisi pasar modal saat ini mengisyaratkan bahwa iklim perekonomian mulai tertekan. Bila pada semester I kemarin masih sanggup tumbuh 6,2 persen, memasuki kuartal III ini pencapain itu akan terasa semakin terjal.

Memang, banyak kalangan yang mengilustrasikan kondisi pasar modal dan kondisi sektor riil seperti bumi dengan langit. Tidak ada pararel antara kondisi lantai bursa dan fundamental ekonomi, ketika lantai bursa pesta pora tidak menular kepada kondisi ekonomi mikro.

Bayangkan begitu gemerlapnya perdagangan di lantai bursa yang nilai transaksi per hari mencapai Rp 5,7 triliun. Angka tersebut terus membiak dari tahun ke tahun. Hal itu terlihat pada akhir 2007 yang meningkat 138,88 persen dibandingkan dengan pada 2006, dari Rp 1,8 triliun menjadi Rp 4,3 triliun.

Terlepas dari itu semua, sektor finansial itu adalah salah satu warna pada kanvas perekonomian kita. Jadi, gejolak yang terjadi di sana dapat menjadi indikator kondisi makro.

Selain itu, penurunan kinerja sektor finansial tersebut secara mencolok jelas memengaruhi ekspektasi investor tentang apa yang terjadi ke depan. Arus investasi asing, baik yang langsung maupun portofolio, masih cukup kuat mengandalkan diagnosis pada pasar saham.

Bugar atau lesunya bursa menjadi jimat bagi investor untuk membenamkan modal mereka.

Partisipasi asing pun dalam pasar modal meningkat, selama periode 2005-2007 proporsi asing terus mengelembung. Begitu juga kepemilikan asing pada SBI dan SUN meningkat pada periode yang sama.

Misalnya, pada 2005, SBI yang dimiliki asing masih 11 persen, meningkat pada 2006 menjadi 18,07 persen. Bahkan, pada 2007, melonjak menjadi 45 persen. Kemudian, pada lapak perdagangan SUN, investor asing dari tahun ke tahun juga semakin kesengsem. Bila pada 2005 kepemilikannya hanya 31,06 persen dari total SUN yang diterbitkan negara, pada tahun berikutnya jumlahnya meningkat menjadi 54,92 persen dan malah melejit pada 2007 menjadi 77,00 persen.

Kondisi itu tentu dapat menjadi magnet bagi para investor asing yang akan membuka usaha di Indonesia. Di tengah terpuruknya peringkat Indonesia sebagai tujuan investasi. Thailand, Filiphina, dan Vietnam adalah bayang-bayang pudarnya daya tarik kita terhadap para penanam modal asing.

Lihatlah data yang dihidangkan Jetro (Japan External Trade Organization), hingga 1997 daya tarik investasi di Indonesia masih cukup memikat. Terbukti pada tahun itu Indonesia menduduki ranking ketiga di bawah Tiongkok dan USA sebagai negara tujuan investasi.

Pada 2000, 2001, dan 2002 posisi Indonesia turun dan bertahan di ranking keempat. Kemudian, terus turun ke rangking ketujuh, delapan, dan sembilan. Pada 2004, 2005, dan 2006, posisi kita telah digeser negara India,Vietnam, dan Thailand.

Jadi, meskipun tidak ada kausa prima antara sektor finasial di pasar bursa dan sektor riil, tampaknya keduanya mempunyai hubungan yang berbading lurus, moncernya makro akan turut menghiasi gemerlapnya lantai bursa.

Tentu menjadi tantangan bagi pemerintah dengan berbagai aturan serta kebijakan untuk mengolah berbagai investasi jangka pendek itu untuk terus mengalir masuk dan dengan berbagai daya tarik serta insentif agar menjadi investasi jangka panjang.

Buyback Upaya Mujarab

Karena itu, langkah pemerintah untuk menyelamatkan bursa dengan meminta BUMN yang telah go public melakukan buyback adalah upaya mujarap untuk menjaga harga saham.

Apapun keputusan yang diambil, kita berharap agar suspensi itu bisa menghentikan koreksi yang makin tajam. Apalagi, langkah serupa juga dilakukan sejumlah bursa di negara lain, seperti Rusia, Rumania, dan Ukraina

Saat ini Indonesia memiliki sistem politik yang cukup memadai melalui demokrasi. Aspirasi rakyat menjadi sangat dominan dan penentu arah kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah di daerah merupakan representasi murni dari kepentingan masyarakat yang diimplementasikan melalui pemilihan kepala daerah (pilkada).

Pemerintah daerah dipilih langsung oleh masyarakat sehingga keberadaannya merupakan cerminan langsung dari masyarakat di daerah tersebut. Masyarakat bisa dengan bebas menentukan arah kebijakan pembangunan daerahnya berdasar pada kebutuhan dan keadaan di daerahnya. Atau dengan kata lain, sistem politik saat ini merupakan sistem politik ideal dalam pembangunan daerah.

Tidak bisa disangkal, kadang pelaksanaan pilkada menimbulkan gesekan-gesekan kepentingan yang berujung pada konflik antargolongan. Tetapi, konflik yang ditimbulkan akibat pelaksanaan pilkada hanya sebagian kecil dari total pelaksanaan pilkada yang ada di Indonesia.

Selain itu, konflik yang disebabkan pilkada biasanya terjadi pasca pelaksanaan pilkada tersebut sehingga dampaknya tidak begitu besar terhadap stabilitas pembangunan daerah secara keseluruhan.

***
Tetapi, apakah sistem politik yang ideal tersebut telah memberikan dampak posisitf bagi pembangunan ekonomi daerah? Jawabannya sampai saat ini belum. Pembangunan ekonomi pasca berlangsungnya pilkada belum memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan. Pelaksanaan pilkada masih belum memberikan dampak posisitif yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Sebab, belum ada kebijakan ekonomi daerah di masing-masing daerah, yang secara serius ditujukan untuk mengatasi kesejahteraan yang rendah, kemiskinan, kesenjangan, dan pengangguran.

Harus diakui, dengan pilkada, geliat kegiatan ekonomi secara tidak langsung menciptakan efek permintaan terhadap kebutuhan pilkada itu sendiri. Hal tersebut terlihat pada produksi dan perdagangan barang dan jasa terkait pilkada, industri percetakan, sablon, pembuatan kaus, baliho, dan lain-lain.

Namun, efek permintaan itu terbatas karena lahir bukan dari kegiatan produktif di dalam masyarakat dan bukan lahir dari permintaan masyarakat yang semakin tinggi pendapatan dan kesejahteraannya.

Karena itu, harus ada kebijakan ekonomi daerah yang profesional untuk pembangunan ekonomi daerah itu sendiri, apakah berbasis strategis ekspor keunggulan komoditas daerah, pembangunan basic need, pembangunan industri atau pertanian, turisme, dan sebagainya.

***
Dalam kenyataan di lapangan, banyak sekali perilaku dan sistem yang tidak profesional. Hanya proses pilkada dan aspirasi selama pilkada yang menonjol. Setelah itu, sistem demokrasi dan aspirasi hampir putus atau putus. Di dalam demokrasi daerah, banyak aspirasi ekonomi dan produktivitas demokrasi yang tidak bisa diwujudkan.

Penyebab pertama, pemerintah terpilih sering terjebak pada kepentingan politik sempit yang sifatnya sementara sehingga bertindak tidak profesional dalam membangun struktur dan personal pemda. Setelah terpilih menjadi kepala daerah, tidak jarang pemerintah terjebak pada proyek-proyek jangka pendek dengan didasarkan pada pencarian keuntungan sesaat guna menutupi biaya kampanye sewaktu mencalonkan diri dalam pilkada. Pada akhirnya, pembangunan ekonomi hanya parsial dan temporer.

Kedua, banyaknya penempatan-penempatan aparat birokrasi yang tidak berdasar pada asas profesionalisme. Penempatan aparat pemerintah sering hanya didasarkan pada "ucapan terima kasih" atau balas budi bagi tim sukses kepala daerah. Banyak posisi kepala dinas ditempati orang yang tidak mampu dan tidak berpengalaman pada bidangnya.

Dengan perilaku tidak profesional seperti itu, kebijakan ekonomi dan kebijakan lain sangat lemah. Salah satu penyebabnya adalah tidak ada kontrol publik, organisasi masyarakat lemah, dan sebagian pers di daerah sudah dikooptasi secara politik oleh orang kuat di daerah.

***
Pemerintah daerah yang dihasilkan pilkada sebenarnya mempunyai potensi baik, bahkan relatif lebih baik daripada pemerintah pusat dalam mengatasi masalah di daerah. Pertama, pemerintah daerah dekat dengan masyarakatnya secara geografis sehingga lebih cepat dan lebih efisien dalam bekerja untuk daerah. Kedekatan secara fisik itu merupakan keunggulan tersendiri untuk terlibat dalam pembangunan secara profesional.

Kedua, pemerintah daerah juga dekat secara aspiratif karena memiliki kesamaan budaya dan sosial dengan masyarakatnya. Mereka adalah orang-orang pilihan rakyat. Mereka dipilih secara langsung oleh sebagian besar masyarakat.

Dengan kata lain, mereka memiliki nilai akseptabilitas yang sangat tinggi di dalam masyarakat. Kebijakan pembangunan ekonomi yang pemerintah daerah lakukan bisa diterima dan dilaksanakan masyarakat sehingga pembangunan bisa berjalan lancar dan berkelanjutan.

Sebagai orang yang dipilih langsung rakyat, mereka mempunyai kedekatan dengan masyarakat secara mendalam. Mereka seharusnya lebih tahu dan lebih paham kondisi riil masyarakat. Mereka seharusnya tahu permasalahan-permasalahan masyarakatnya sehingga bisa membuat kebijakan yang tepat.

Ketiga, pemimpin hasil pilkada adalah mereka mempunyai kekuatan sangat besar dan legal dalam menjalankan pemerintahannya. Undang-undang pemerintahan daerah merupakan alat legitimasi untuk menjalankan pemerintahan, termasuk di dalamnya membuat kebijakan ekonomi prorakyat.

Untung, pada sesi penutupan, indeks kembali menguat dan bertengger di 2,022. Memang, BEI tidak sendiri. Hampir semua bursa efek regional dan global terperosok menyusul ketidakpastian ekonomi dunia. Indeks Nikkei Jepang anjlok 2,82 persen, Shanghai 2,41 persen, Hangseng Hongkong 3,12, dan Dow Jones AS terjerembap 2,99 persen. Tapi, bagaimanapun, tren penurunan BEI saat ini sudah mencemaskan.

Pada akhir 2007, IHSG sempat nangkring di level 2.800-an. Sementara itu, pada awal tahun, IHSG bertahan di 2.700-an. Dengan demikian, hingga September indeks saham telah longsor lebih dari 25 persen. Sungguh memprihatinkan bagi pasar modal yang pernah menyandang salah satu yang terbaik di Asia.

Jika dikaji lebih jauh, ada beberapa faktor yang menyebabkan jatuhnya pasar modal Indonesia. Pertama, terus menurunnya harga minyak mentah. Penurunan harga emas hitam itu menyebabkan harga komoditas seperti minyak sawit (CPO) dan batu bara turut melemah. Padahal, kedua sektor tersebut menjadi motor bursa dalam beberapa tahun terakhir.

Kedua, melambatnya pertumbuhan ekonomi global membuat permintaan barang tambang semakin turun, seperti nikel dan timah. Padahal, suplainya tidak berkurang yang akhirnya membuat stok di pasar dunia menumpuk. Akibatnya, harga saham sektor pertambangan yang menjadi bintang dalam beberapa tahun terakhir ikut terpuruk.

Begitu dominannya komoditas dan pertambangan menyebabkan indeks BEI tak mampu berbuat banyak ketika kinerja kedua sektor tersebut merosot. Apalagi, peran sektor telekomunikasi yang dulu selalu menjadi indeks mover kian kecil. Begitu pula, sektor perbankan yang diharapkan menjadi dewa penyelamat justru turut menjerumuskan indeks lantaran melejitnya bunga BI rate.

Mestinya, ketika ada sektor tertentu yang melambat, harus ada yang menjadi penyeimbang sehingga performa pasar modal tidak semakin tertekan. Kita bisa berharap, itu adalah sektor telekomunikasi, perbankan, manufaktur, atau consumers. Tapi, ternyata sektor-sektor itu belum bisa diharapkan.

Bagi perekonomian Indonesia yang baru berkembang, pasar modal memang sangat penting. Sebab, ketika iklim investasi belum kondusif bagi investor untuk menanamkan duitnya secara langsung, ada pilihan melalui investasi portofolio. Itu bisa dilakukan bila pasar modalnya kuat, kredibel, dan menjanjikan di masa mendatang.

Karena itu, tak ada pilihan lain bagi semua pihak harus turut aktif menyelamatkan pasar modal Indonesia. Untuk pemerintah, kemungkinan bisa mengeluarkan kebijakan yang mampu mengangkat kinerja perusahaan. Untuk emiten, mungkin melalui corporate action yang bertujuan menumbuhkan kepercayaan pasar.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi itu tecermin dari peningkatan produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Tahun lalu, PDB Indonesia sudah mencapai Rp 3.957 triliun. Angka sebesar ini membuat Indonesia masuk dalam daftar 20 negara dengan PDB terbesar di dunia.

Membesarnya PDB berjalan selaras dengan kenaikan pendapatan per kapita penduduk Indonesia. Seperti yang dibeber Presiden SBY di hadapan sidang paripurna DPD kemarin (22/8), pendapatan per kapita Indonesia dalam tiga tahun belakangan melonjak 64 persen.

Jika pada 2004 USD 1.186, maka pada 2007 menjadi USD 1.946. Pendapatan per kapita sebesar itu diklaim lebih tinggi daripada sebelum krisis ekonomi sepuluh tahun silam. Apakah prestasi itu menunjukkan perekonomian sudah membaik? Tentu tidak.

Sebab, tingginya angka pertumbuhan tidak dibarengi dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Yang justru terjadi adalah meningkatnya kesengsaraan rakyat. Apalagi, pertumbuhan selama ini lebih banyak ditopang konsumsi, bukan investasi.

Pengangguran masih terjadi di mana-mana dan kemiskinan semakin merajalela meski pemerintah menyebut telah terjadi penurunan. Harga-harga kebutuhan pokok tetap melambung. Tarif di sektor jasa bahkan semakin membubung.

Dari kacamata teori ekonomi, memang selalu ada trade off antara pertumbuhan dan kesejahteraan. Jika pertumbuhan melesat, kemakmuran rakyat pasti tersendat. Kebijakan growth with equity (pertumbuhan disertai pemerataan) selama ini belum terbukti berhasil mengangkat harkat dan martabat rakyat.

Yang kita lihat, meski pertumbuhan dan pendapatan per kapita tinggi, tetap banyak rakyat yang hidup melarat. Berangkat dari situ, pemerintah mestinya lebih arif bila ingin membeber prestasi-prestasi di bidang ekonomi.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, sebenarnya kurang tepat bila bicara tentang berapa persen target pertumbuhan. Sebab, target tersebut bisa dengan mudah dicapai jika kondisi sosial, politik, dan ekonomi cukup kondusif bagi masuknya modal dari dalam dan luar negeri.

Diakui atau tidak, pembangunan ekonomi memang sangat memengaruhi tingkat kemakmuran suatu negara. Namun, pembangunan ekonomi secara membabi buta tidak akan membawa kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pengalaman empiris sejumlah negara maju dan berkembang membuktikan hal itu.