Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi itu tecermin dari peningkatan produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Tahun lalu, PDB Indonesia sudah mencapai Rp 3.957 triliun. Angka sebesar ini membuat Indonesia masuk dalam daftar 20 negara dengan PDB terbesar di dunia.

Membesarnya PDB berjalan selaras dengan kenaikan pendapatan per kapita penduduk Indonesia. Seperti yang dibeber Presiden SBY di hadapan sidang paripurna DPD kemarin (22/8), pendapatan per kapita Indonesia dalam tiga tahun belakangan melonjak 64 persen.

Jika pada 2004 USD 1.186, maka pada 2007 menjadi USD 1.946. Pendapatan per kapita sebesar itu diklaim lebih tinggi daripada sebelum krisis ekonomi sepuluh tahun silam. Apakah prestasi itu menunjukkan perekonomian sudah membaik? Tentu tidak.

Sebab, tingginya angka pertumbuhan tidak dibarengi dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Yang justru terjadi adalah meningkatnya kesengsaraan rakyat. Apalagi, pertumbuhan selama ini lebih banyak ditopang konsumsi, bukan investasi.

Pengangguran masih terjadi di mana-mana dan kemiskinan semakin merajalela meski pemerintah menyebut telah terjadi penurunan. Harga-harga kebutuhan pokok tetap melambung. Tarif di sektor jasa bahkan semakin membubung.

Dari kacamata teori ekonomi, memang selalu ada trade off antara pertumbuhan dan kesejahteraan. Jika pertumbuhan melesat, kemakmuran rakyat pasti tersendat. Kebijakan growth with equity (pertumbuhan disertai pemerataan) selama ini belum terbukti berhasil mengangkat harkat dan martabat rakyat.

Yang kita lihat, meski pertumbuhan dan pendapatan per kapita tinggi, tetap banyak rakyat yang hidup melarat. Berangkat dari situ, pemerintah mestinya lebih arif bila ingin membeber prestasi-prestasi di bidang ekonomi.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, sebenarnya kurang tepat bila bicara tentang berapa persen target pertumbuhan. Sebab, target tersebut bisa dengan mudah dicapai jika kondisi sosial, politik, dan ekonomi cukup kondusif bagi masuknya modal dari dalam dan luar negeri.

Diakui atau tidak, pembangunan ekonomi memang sangat memengaruhi tingkat kemakmuran suatu negara. Namun, pembangunan ekonomi secara membabi buta tidak akan membawa kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pengalaman empiris sejumlah negara maju dan berkembang membuktikan hal itu.

Betapa banyaknya masalah yang masih menggenang di negeri ini. Jangankan memberi ramuan mujarab menyelesaikan warisan persoalan, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme, laju pembangunan pun tak henti terantuk oleh penghalang yang tiba-tiba hadir seperti bencana alam, kontraksi ekonomi global dan krisis energi.

Kemiskinan dan pengangguran tak mampu ditekan dengan puluhan program pemerintah. Memberi label kegagalan terhadap kinerja pemerintah karena ketidakseriusan menjadikan kemiskinan sebagai pekerjaan rumah, rasanya juga tidak patut untuk didendangkan.

Inpres Desa Tertinggal (IDT), program pemberdayaan daerah mengatasi krisis ekonomi (PDM-DKE), program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS-BBM), program penanggulangan kemiskinan di perkotaan(P2KP), raskin, askeskin adalah alibi bahwa pemerintah pun sekuat tenaga untuk mengurangi angka kemiskinan.

Apabila dilacak antara 1970 dan 1996, proporsi dari penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan turun dari 60% menjadi 11%. Saat krisis terjadi tingkat kemiskinan mencapai 27% (1999).

Kini, tingkat kemiskinan memang sudah menurun dibandingkan dengan saat krisis, yaitu 17% (36 juta jiwa), tetapi tentu saja angka ini masih sangat tinggi apabila dibandingkan dengan sebelum krisis.

Tentu timbul pertanyaan mengapa berbagai formula, ramuan, program dan tindakan pemerintah seakan bisu ketika dihidangkan kepada rakyat. Belitan kebutuhan primer masih saja kental mewarnai negeri ini.

Sakralnya makroekonomi

Pembangunan semata-semata diukur dari pertumbuhan ekonomi yang dicapai warna inilah yang mendominasi kebijakan pembangunan di Indonesia. Memang sebagian besar negara berkembang menganut mazhab ini sejak dekade 1950-an (setelah Perang Dunia II). Pembangunan dianggap berhasil apabila indikator pertumbuhan ekonomi terus meningkat.

Pemikiran semacam itulah yang tumbuh sekian lama dan menggurita dalam proses penciptaan kebijakan ekonomi di semua negara, tentu dengan segala modifikasinya.

Indonesia merupakan bagian dari rantai model pembangunan ekonomi tersebut, sehingga-setidaknya sejak masa Orde Baru-seluruh instrumen kebijakan ekonomi diproduksi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Seluruh sumber daya ekonomi digerakkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Ekonomi memang bergerak dengan relatif kencang. Tercatat, pada masa Orde Baru, pertumbuhan ekonomi selalu mencapai persentase yang tinggi, rata-rata sekitar 7% per tahun, sehingga Indonesia digolongkan sebagai salah satu negara di Asia Timur yang pertumbuhan ekonominya ajaib. (Selama kurun 1967-2005 pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu positif, kecuali 1998, minus 13,20%)

Namun, faktanya, di balik pertumbuhan ekonomi yang tinggi terdapat patologi sosial ekonomi yang kronis yakni kemiskinan, ketimpangan (pendapatan), dan pengangguran.

Ketidakmerataan pendapatan menjadikan pertumbuhan itu tidak berarti bagi rakyat. Data pendistribusian pendapatan pada 2005 sebesar 44,70% mengalir kepada strata masyarakat kaya, dan 45,72% pada 2006. Sementara pada 2005 hanya merembes ke masyarakat miskin 20,25% dan pada 2006 menyusut 19,20%(BPS.2007).

Apabila diamati, gini rasio kesenjangan itu semakin melebar 0,29 pada 2002, 0,32 pada 2003, 0,34 pada 2004, dan 0,35 pada 2006 (BPS,2007).

Dari sini kita perlu hijrah dan sudah saatnya kesakralan indikator makro ekonomi disikapi lebih arif karena, pertama, terlalu percayanya pemerintah dan para analis ekonomi terhadap indikator makro membuat lalai dan tidak waspada terhadap bahaya yang menimpa negara yakni lautan kemiskinan dan banjir bandang pengangguran.

Kedua indikator makro ekonomi sering kali digunakan sebagai daya tarik terhadap investasi. Pemerintah mengganggap arus modal asing yang masuk ke Indonesia akan menggerakkan roda usaha sektor riil.

Arus masuk modal asing yang tinggi juga dipandang menggambarkan majunya perekonomian Indonesia sehingga membaiknya makroekonomi adalah sebuah tujuan walaupun hal itu telah terbukti meleset. Sebelum era krisis menghantam, unit-unit ekonomi yang mengalami pertumbuhan pesat bukanlah unit ekonomi yang di miliki sebagian besar rakyat tetapi milik konglomerat dan asing.

Ketiga memuja atau mendewakan indikator makro membuat kebijakan pemerintah tidak prorakyat padahal diperlukan berbagai program untuk terus mengobati penyakit kemiskinan.

Pembangunan sektor ekonomi tanpa sektor riil tidak akan mengurangi angka kemiskinan. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi tidak terletak pada sektor ekonomi makro tetapi juga ekonomi mikro. Pertumbuhan ekonomi mikro merupakan hal yang mendasar untuk mengurangi angka kemiskinan.

Artinya, keseimbangan makro dan mikro harus menjadi acuan pemerintah dalam membangun sektor ekonomi sehingga pembangunan ekonomi dapat dirasakan seluruh masyarakat tidak terjadi kesenjangan dan ketimpangan.

Semoga selalu ada energi untuk mengkaji strategi pembangunan baru yang bukan saja memberi target kepada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pemerataan ekonomi (pendapatan). Dengan strategi itu, diharapkan persoalan pengangguran dan (lebih-lebih) kemiskinan bisa diatasi.

Ketersediaan listrik merupakan bagian yang sangat vital dan strategis bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun tampaknya pemerintah menjadikan kebijakan tenaga listrik sebagai anak tiri.

Hal ini bisa terlihat dari krisis energi listrik dan berujung pada pemadaman bergilir yang diperkirakan akan terjadi hingga 2010. Pemadaman bergilir ini sangat memukul dunia usaha karena sangat bergantung pada pasokan listrik oleh PLN. Akibatnya, produktivitas dan daya saing dunia usaha kita menjadi terpukul.

Hantaman lebih keras dirasakan industri kecil yang tidak bisa membangun pembangkit sendiri akan mengurangi jam produksinya. Padahal, sektor industri diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi sesuai target pemerintah, yaitu sebesar 6,8%. Kenyataan krisis listrik meneriakkan bahwa cita-cita itu makin sulit tercapai.

Jika dilihat dari data maka rasio elektrifikasi (rasio antara pengguna listrik dan total jumlah penduduk) Indonesia sangat rendah, hanya separuh rumah tangga yang dialiri listrik (54%), bandingkan dengan Vietnam yang mencapai 79% atau bahkan China yang sudah mencapai 99%.

Tidak heran jika pertumbuhan ekonomi China berjalan pesat. Dari segi harga pokok penjualan listrik pun, Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi di ASEAN. Vietnam hanya mengenakan tarif sebesar USD5,2 sen per Kwh, Malaysia USD6,2 sen, sementara Indonesia mengenakan USD6,3 sen.

Dari segi konsumsi listrik per kapita pun, Indonesia tergolong rendah yaitu 400 Kwh, bandingkan dengan Filipina yang 500 Kwh,dan Malaysia 2.700 Kwh. Dilihat dari data yang ada pun tampak bahwa kebijakan listrik kita jalan di tempat dibandingkan dengan negara sekawasan.

Kita menghargai upaya yang dilakukan pemerintah seperti insentif tarif listrik dan pemindahan jam produksi. Namun hal ini juga harus diikuti pembenahan internal oleh PLN dan jangan sampai inefisiensi PLN harus ditanggung konsumen. Menurut saya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan : Pertama, audit menyeluruh mengenai kinerja dan laporan keuangan PLN.

Hasil dari audit tersebut dapat dijadikan evaluasi bagi manajemen, karena disinyalir bahwa terjadi inefisiensi dan KKN yang hebat dalam tubuh PLN.Kedua, pengalihan bahan baku pembangkit dari BBM ke batu bara dan gas. Saat ini 37% pembangkit masih menggunakan BBM.

Ketiga, menempatkan orang yang kompeten dalam bidangnya dalam jajaran manajemen PLN dan bukan karena pertimbangan politis Kita semua berharap agar krisis listrik cepat berlalu sehingga sektor industri bisa berproduksi seperti sedia kala. Ekonomi Indonesia pun akan makin berderap mendorong kesejahteraan bangsa.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, sudah memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2007 berpotensi turun 0,1% menjadi 6,2% meleset dari target APBN-Perubahan 2007 sebesar 6,3%. Salah satu faktor determinasi yang menjadi penyebabnya adalah pertumbuhan investasi yang relatif masih rendah, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri termasuk investasi berupa pembelanjaan barang modal dari sektor pemerintah. Bahkan, investasi dari sektor BUMN juga mengalami hal yang sama.

Pertumbuhan investasi tahun ini diperkirakan hanya mencapai sekitar 8-9,8%. Lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan yakni 12,8%. Semua itu menyebabkan sektor riil tidak bergerak secara signifikan bahkan terkesan stagnan.

Sementara, para investor diduga lebih mengambil sikap menunggu sekaligus mencermati arah pergerakan ekonomi nasional. Perlambatan sektor investasi ini menyebabkan perekonomian tidak mampu menyerap angkatan kerja yang lebih banyak lagi. Dengan pertumbuhan 6,2%, diperkirakan penyerapan tenaga kerja hanya mencapai sekitar dua juta orang dari 2,1 juta angkatan kerja yang mengantre untuk mendapatkan pekerjaan.

Akibatnya, total pengangguran masih tergolong besar, 10-11 juta orang. Keadaan ini menjadi pekerjaan rumah besar dan sangat menantang bila kita ingin menjadikan pertumbuhan ekonomi lebih berkualitas dan prospektif. Begitu besarkah arti pertumbuhan ekonomi bagi bangsa yang sedang berkembang? Sudah tentu!

Pertumbuhan ekonomi adalah parameter kemajuan pembangunan di bidang ekonomi dalam suatu perekonomian. Sejauh mana kemajuan itu dicapai sangat bergantung pada seberapa besar tingkat pertumbuhan ekonomi dapat direalisasikan. Pertumbuhan ekonomi juga mencerminkan gambaran terbentuknya intensitas kegiatan ekonomi yang meningkat sekaligus refleksi keberhasilan dalam menggerakkan sektor-sektor lapangan usaha guna menghasilkan produksi nasional. Pertumbuhan ekonomi seharusnya memang meningkat sebagai gambaran meningkatnya pembelanjaan agregat masyarakat atas barang dan jasa yang diproduksi.

Pembelanjaan agregat masyarakat yang bertambah tentu menjadi dorongan agar kegiatan ekonomi menuju pada performa yang diinginkan. Inilah hendaknya yang menjadi agenda pokok negara berkembang ketika negara menghadapi kelebihan tenaga kerja dan besarnya jumlah penduduk yang masih didera beban hidup yang kian melonjak. Oleh karena itu, tuntutan atas peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan suatu hal yang absolut. Begitu indahkah angka pertumbuhan ekonomi yang meningkat bagi masyarakat? Belum tentu!

Bertambahnya angka pertumbuhan ekonomi yang selalu diperlihatkan pada setiap laporan tahunan kadang-kadang justru terlihat absurd. Angka-angka statistik pertumbuhan ekonomi tersebut cenderung menjadi sebuah keniscayaan. Sebab, hasil pencapaian pertumbuhan sering tidak berbuah manis berupa berkurangnya pengangguran dan beban kehidupan ekonomi yang semakin ringan.

Pertumbuhan yang meningkat selalu tidak simetris dengan kenyataan yang sebenarnya. Karena pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan, selalu tidak menjawab persoalan yang paling mendasar dari suatu proses pembangunan yang berkelanjutan, yakni kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan bagi semua. Oleh karena itu, sudah saatnya dilakukan reorientasi dan revitalisasi semua bidang ekonomi agar pertumbuhan ekonomi yang dicapai adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan benar-benar dirasakan artinya bagi kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan

Harapan besar bagi terwujudnya kualitas pertumbuhan yang meningkat bagi kesejahteraan masyarakat seharusnya berawal dari kesiapan prakondisi yang menuntut kemampuan dalam mengelola kinerja ekonomi makro. Hasilnya harus berimplikasi pada tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi mikro. Sebab, kegiatan sektor mikro pada dasarnya sangat berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Kegiatan sektor mikro membutuhkan investasi yang besar. Sehingga membangun iklim investasi yang kondusif bagi suatu perekonomian hendaknya menjadi skala prioritas utama melalui pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi. Selama ini, pertumbuhan ekonomi selalu mengandalkan pertumbuhan di sektor konsumsi. Padahal, ketergantungan yang dominan pada sektor pengeluaran konsumsi rumah tangga sangatlah riskan dan berisiko.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas hendaknya diletakkan pada kemampuan dari pengeluaran sektor investasi. Sektor ini sangat jelas mampu menciptakan efek ganda (multiplier effect) yang tinggi.

Pembenahan struktural

Pertumbuhan yang berkualitas hanya dapat diwujudkan apabila fondasi keseimbangan perekonomian sudah kuat. Oleh karena itu, pembenahan yang harus segera dijalankan adalah, pertama, melanjutkan program revitalisasi sektor pertanian khususnya pengembangan sektor agroindustri yang berorientasi ekspor melalui peningkatan teknologi yang mutakhir dan manajemen yang efisien.

Kedua, merevitalisasi kebijakan energi dari penggunaan energi berbasis fosil (minyak bumi) menjadi penggunaan energi nonfosil, seperti geothermal, air terjun, bioenergi, tenaga surya, dan tenaga angin. Ketiga, meningkatkan penggunaan bahan baku lokal sebanyak-banyaknya dalam proses industri dalam negeri tanpa harus mengurangi kualitas daya saingnya. Penguatan di sektor industri ini juga dapat mengendalikan lonjakan harga-harga yang bersumber dari dampak impor (imported inflation).

Keempat, meningkatkan penyaluran dana perbankan ke sektor riil dengan menyertakan program asuransi yang melindungi kredit investasi dan kredit modal kerja. Kelima, memperkuat koordinasi dan sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah terutama menyangkut investasi daerah, pemanfaatan faktor-faktor produksi yang dimiliki daerah, dan pemasaran hasil produksi daerah.

Dengan pembenahan yang dilakukan, diharapkan angka pertumbuhan ekonomi yang dicapai baik pada tahun ini maupun di tahun 2008 nanti benar-benar merupakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, bukan hitung-hitungan statistik semata.***

Penulis, praktisi ekonomi dan bisnis, dosen dan pengamat ekonomi ISEI Bandung Koordinator Jawa Barat.